Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina

JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tujuh orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018 hingga 2023.

Baca Juga:

• Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026
• Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan
• Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara atas nama tersangka HW dkk.

Adapun tujuh saksi yang diperiksa masing-masing berinisial:

S, selaku HRD PT Mahameru Kencana Abadi;

NW, selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018–2024;

NS, selaku Senior Account Manager PT Pertamina Patra Niaga periode 2021–sekarang;

TRA, selaku Kepala Terminal PT Orbital Terminal Merak;

N, selaku Finance Accounting and Tax Manager PT Orbital Terminal Merak;

IHP, selaku Pemimpin Cabang PT BRI Multi Finance Indonesia;

TR, selaku Account Officer PT BRI periode 2011–2014.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan pihak internal maupun eksternal Pertamina.

"Keterangan para saksi dibutuhkan guna memperjelas aliran dana dan proses tata kelola minyak mentah yang diduga sarat penyimpangan," jelas Anang Supriatna dalam keterangan tertulis bernomor PR – 901/059/K.3/Kph.3/10/2025.

Kejaksaan Agung menegaskan, proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional dan transparan demi menuntaskan perkara yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II

Dr. Febrie Adriansyah, Tokoh Sentral Public Trust Kejagung

Polres Padangsidimpuan Jemput Paksa Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera, AKBP Wira Prayatna Terus Lakukan Pengembangan Projek Taman Dek Kantin