Rakor Perekonomian Sumbar : Kabupaten Solok Fokus pada Pertanian dan Investasi Produktif

Padang - Sumut24.co

Baca Juga:

• Letkol Arm Delli Yudha Pimpin Rakor Persiapan Pembangunan Koperasi Merah Putih di Makodim 0212/Tapsel
• Rakor Pendidikan Di Kemendikbudristek: Pemkab Simalungun Komitmen Dukung Peningkatan Mutu Pendidikan
• Polres Padangsidimpuan Gelar Rakor dan Pelatihan Relawan SPPG, AKBP Wira Prayatna Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatra Barat, disampaikan Wakil Bupati Solok, Candra, dalam Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin, 20 Oktober 2025 di Padang.
menegaskan untuk memperkuat sektor pertanian dan mendorong investasi produktif sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Dendy Apriandi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar M. Abdul Majid Ikram, Kepala Kanwil DJPB Sumbar Mohammad Dody Fachrudin, serta akademisi Prof. Syafrudin Karimi beserta rekan media, dan Kepala Daerah lainnya se-Sumatera Barat.

Dijelaskan dalam forum yang mengusung tema "Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029" tersebut, Wabup menegaskan pentingnya dukungan konkret bagi sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Solok.

"Kalau kita dukung sektor pertanian, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok," ujarnya.

DIa juga menyoroti persoalan tambang ilegal yang dinilai merugikan daerah dan merusak lingkungan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Solok, telah mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Barat agar 13 titik tambang di wilayahnya dilegalkan dan dikelola oleh Koperasi Merah Putih, sehingga hasilnya dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat."Tambang ilegal tidak memberi manfaat bagi daerah, bahkan dikuasai pihak luar. Dengan legalisasi dan pengelolaan berbasis koperasi, potensi ini akan lebih produktif dan berkeadilan," tuturny,Wabup juga memaparkan potensi besar komoditas kopi Solok, yang telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Saat ini, Kabupaten Solok mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan 2.000 hektare lahan kopi, termasuk 1.050 hektare kebun kopi lama di Junjung Sirih.
Namun, Ia mengakui masih ada kendala pada akses jalan menuju kawasan tersebut yang melintasi hutan suaka alam.Dan berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, agar potensi kopi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal," ungkapnya.

Diungkapkan Wabup perkembangan investasi panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok. Untuk proyek di Koto Sani yang dikelola oleh EDC, sudah ada kesepakatan bersama dan titik terang dalam realisasi investasi. Namun, untuk proyek di Batu Bajanjang, pemerintah daerah masih akan melakukan evaluasi ulang.
"Kami tidak ingin investasi justru menimbulkan masalah lingkungan seperti kasus Lapindo. Karena itu, semua proses harus hati-hati dan berpihak pada masyarakat," tegasnya.

Dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengelola sektor-sektor strategis seperti pertanian, pertambangan, dan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok, akan terus meningkat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan," pungkasnya.(YOSE)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Letkol Arm Delli Yudha Pimpin Rakor Persiapan Pembangunan Koperasi Merah Putih di Makodim 0212/Tapsel

Rakor Pendidikan Di Kemendikbudristek: Pemkab Simalungun Komitmen Dukung Peningkatan Mutu Pendidikan

Polres Padangsidimpuan Gelar Rakor dan Pelatihan Relawan SPPG, AKBP Wira Prayatna Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Wali Kota Rakor dan Evaluasi Tindak Lanjut Capaian Indeks Survei SPI Tahun 2024 Dalam Rangka Penguatan SPI Tahun 2025 Sumut

Wali Kota menghadiri Rakor dan Evaluasi Tindak Lanjut Capaian Indeks Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 Dalam Rangka Penguatan SPI Tahun 2025 Se S

Rakor Lintas Lembaga di Polda Sumut, Cegah dan Berantas Korupsi di Sumut