Ratusan Pasar Murah Digelar, Inflasi Sumut Justru Tertinggi di Indonesia

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengklaim telah menggelar ratusan pasar murah untuk menekan harga bahan pokok. Namun ironisnya, laju inflasi di daerah ini justru melonjak menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Penghargaan dari Mendagri dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumut
• TIPD Pemko T. Tinggi Bahas Pengendalian Inflasi
• PLN UIP SBU Raih Penghargaan Nasional pada Gelaran Nusantara CSR Awards 2026

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Sumut pada September 2025 mencapai 5,32 persen (year-on-year), jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 2,65 persen.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai langkah pengendalian, di antaranya melalui gerakan pangan murah dan pasar murah sebanyak 524 kali di seluruh kabupaten/kota.

> "Gerakan pangan dan pasar murah masih terus berlangsung. Ini langkah cepat yang kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Poppy dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat (10/10).

Namun, capaian tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan hasilnya. Meski kegiatan pasar murah digelar secara masif, tingkat inflasi Sumut tetap menempati posisi puncak nasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara intensitas kegiatan dan efektivitas hasilnya.

Sejumlah komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan daging ayam ras.
Kenaikan harga cabai disebut paling tajam dalam tiga bulan terakhir, memicu lonjakan biaya konsumsi rumah tangga.

Poppy mengakui cuaca ekstrem dan menurunnya hasil panen menjadi faktor utama pendorong inflasi, disertai peningkatan permintaan akibat maraknya kegiatan masyarakat.

> "Bulan ini banyak pesta dan kegiatan besar, permintaan meningkat sementara pasokan berkurang," katanya.

Pernyataan tersebut memunculkan kritik karena dianggap belum menyentuh akar persoalan. Alih-alih memperkuat aspek produksi dan distribusi pangan, Pemprov Sumut dinilai masih fokus pada kegiatan seremonial seperti operasi pasar dan tanam serentak yang dampaknya hanya temporer.

Padahal, inflasi di Sumut sudah menjadi persoalan struktural yang berulang dari tahun ke tahun. Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan juga dinilai masih lemah. Padahal, BUMD seperti PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) dan PT Dhirga Surya seharusnya berfungsi sebagai buffer stock komoditas strategis, terutama cabai dan beras, untuk menstabilkan harga di pasar.

Ironisnya, meski 524 kali gerakan pangan murah diklaim sebagai prestasi, harga cabai di pasar tradisional Medan masih tembus Rp90 ribu/kg, beras medium Rp16 ribu/kg, dan bawang merah di atas Rp45 ribu/kg.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa jumlah kegiatan tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pengendalian harga.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Terima Penghargaan dari Mendagri dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumut

TIPD Pemko T. Tinggi Bahas Pengendalian Inflasi

PLN UIP SBU Raih Penghargaan Nasional pada Gelaran Nusantara CSR Awards 2026

PLN UID Sumatera Utara Raih 3 Penghargaan di Nusantara CSR Awards 2026, Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Hijau

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

PLN UID Sumatera Utara Gelar Pasar Murah Untuk Ringankan Beban Masyarakat