Masyarakat Sumatera Utara Ingin Langkah Nyata: “Kasus Ijazah Jokowi Harus Jadi Momentum Supremasi Hukum”

Medan – Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, memiliki tingkat literasi politik yang tinggi dan sangat peka terhadap dinamika kekuasaan nasional, termasuk isu-isu yang berakar pada konteks globalisasi.

Baca Juga:

• Praktik Penahanan Ijazah, Wamenaker Afriansyah Noor Terapkan SE Kemenaker No 5 Tahun 2025
• Kasus Suap Topan Ginting: Efendi Pohan Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Hakim Perintahkan Sprindik Khusus
• JLT Ditetapkan Tersangka Dalam Kasus Dugaan Kekerasan Secara Bersama-Sama Dan Merusak Tanaman Sawit Milik AS

Menurutnya, isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka bukanlah hal yang sulit dicerna oleh publik Sumatera Utara. "Masyarakat di sini well-informed. Mereka tahu cara membaca situasi politik nasional, dan memahami relasi kuasa yang bermain di baliknya," ujar Siregar di Medan, Selasa (7/10).

Ia menilai, kehadiran tiga serangkai penulis buku Jokowi's White Paper — Roy Suryo, Rismon H. Sianifar, dan Tifa — yang dijadwalkan hadir di Medan pada 10 Oktober mendatang, akan menjadi momentum penting dalam konsolidasi sosial masyarakat. "Itu semacam social consolidation untuk meneguhkan harapan masyarakat bahwa penegakan supremasi hukum masih mungkin terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," jelasnya.

Namun Siregar menambahkan, publik juga menyadari bahwa banyak partai politik saat ini masih bersikap wait and see terkait arah pemerintahan ke depan. "Rakyat tahu, partai-partai sedang berhitung untung-rugi politik. Sikap seperti itu memuakkan. Revolusi keadaan memang berisiko, tetapi rakyat juga sadar banyak kekuatan institusional pemerintah masih ambivalen — antara ingin tetap berorde Jokowi atau berorde Prabowo," tegasnya.

Kegelisahan terbesar masyarakat, lanjut Siregar, justru kini tertuju pada tanda-tanda bahwa keordean Prabowo mulai kehilangan harapan perubahan yang dulu dijanjikan. "Masyarakat Sumatera Utara ingin melangkah lebih maju. Mereka tidak mau trauma nasional selama satu dekade pemerintahan Jokowi dilupakan, tetapi ingin peristiwa itu ditelaah secara hukum agar menjadi pelajaran kebangsaan," paparnya.

Menurutnya, refleksi penting yang kini muncul di tengah masyarakat Sumut adalah pertanyaan mendasar: "Mengapa bangsa sebesar Indonesia bisa begitu naif selama sepuluh tahun terakhir, dan bagaimana agar hal memilukan itu tidak terulang?"

Selain itu, Siregar juga mengingatkan bahwa isu ini tidak berdiri sendiri. "Ada anatomi kasus yang lebih luas. Sebagaimana pernah diungkap oleh mantan perwira intelijen, Kolonel Sri Radjasa, skenario eksternal untuk memecah Indonesia juga bukan isapan jempol. Ini serius dan harus menjadi bagian dari kesadaran nasional," ujarnya.

Siregar menegaskan bahwa masyarakat Sumatera Utara kini berada pada fase kedewasaan politik yang menuntut keberanian negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu. "Inilah saatnya supremasi hukum berdiri tegak. Bukan sekadar untuk menghukum masa lalu, tapi untuk memastikan masa depan bangsa tidak lagi dikelabui," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Praktik Penahanan Ijazah, Wamenaker Afriansyah Noor Terapkan SE Kemenaker No 5 Tahun 2025

Kasus Suap Topan Ginting: Efendi Pohan Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Hakim Perintahkan Sprindik Khusus

JLT Ditetapkan Tersangka Dalam Kasus Dugaan Kekerasan Secara Bersama-Sama Dan Merusak Tanaman Sawit Milik AS

Mantan Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Moettaqien Hasrimy, Disebut Berpotensi Menyusul Jadi Tersangka Kasus Smartboard

Polres Asahan Ungkap Kasus Penemuan Mayat Bayi di Aek Ledong

Dalam Kasus Veronika S SH, Kejari Samosir Dinilai Paksakan Restorative Justice