USU Terancam Berada di Titik Nadir “Demokrasi Akademik”

Baca Juga:

• Anti Klimaks Laporan Polisi Ormas Kristen terhadap Muhammad Jusuf Kalla
• Antonius Tumanggor Siapkan Posko Khusus KTP, KK, hingga Akta Siap Dibereskan
• Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG

Oleh : Alumni FE USU 1970 H. Syahrir Nasution
Medan – Universitas Sumatera Utara (USU) dinilai tengah berada pada titik nadir demokrasi akademik. Pernyataan keras ini disampaikan oleh H. Syahrir Nasution, alumni Fakultas Ekonomi USU angkatan 1970, menanggapi kisruh dan penundaan pemilihan rektor yang seharusnya digelar pada 2 Oktober 2025.

"USU terancam berada di titik nadir demokrasi akademik bila nilai-nilai integritas dan objektivitas tidak lagi dijunjung tinggi," tegas Syahrir Nasution, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, universitas yang selama ini menjadi simbol intelektualitas dan kebebasan berpikir, kini justru dihadapkan pada ujian serius menyangkut integritas dan independensi lembaga. "Perguruan tinggi semestinya menjadi benteng moral dan intelektual, bukan tempat transaksi kepentingan kekuasaan," ujarnya.

Syahrir menekankan, sebuah perguruan tinggi yang baik dan unggul hanya bisa berdiri kokoh apabila masyarakat akademiknya menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan meritokrasi. "Integritas akademik itu harus dipegang dan dijunjung tinggi. Tidak bisa terpengaruh dengan uang atau tekanan dari pihak mana pun," tegasnya.

Pemilihan Rektor Ditunda atas Arahan Menteri

Majelis Wali Amanat (MWA) USU secara resmi menunda pemilihan rektor periode 2025–2030 yang sedianya dilaksanakan pada Kamis (2/10/2025). Keputusan itu diambil setelah adanya arahan langsung dari Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto.

Dalam keterangan resminya, Menteri Brian menyebut penundaan dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sah, transparan, dan tidak menimbulkan keraguan publik. "Penjadwalan ulang ini penting untuk menjaga legitimasi dan integritas proses pemilihan rektor," ujarnya sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com.

MWA pun menegaskan bahwa seluruh tahapan tetap berlanjut, namun pemungutan suara rektor definitif akan dijadwalkan ulang maksimal dalam satu bulan ke depan.

Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai penundaan ini tak cukup. Forum Pimpinan USU (FP-USU) menilai proses seleksi rektor sudah tercemar kepentingan dan meminta agar seluruh tahapan dibatalkan dan diulang dari awal.

Bayang-bayang Kasus Hukum dan Tekanan Politik

Penundaan ini turut diwarnai isu hukum yang menyeret salah satu calon rektor, yakni petahana Prof. Muryanto Amin. Ia dikabarkan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang melibatkan eks pejabat Pemprov Sumut.

Kehadiran panggilan KPK ini menimbulkan spekulasi bahwa proses pemilihan rektor tidak lagi murni bersifat akademik, melainkan turut dipengaruhi oleh dinamika politik dan hukum.

Sejumlah kalangan civitas akademika khawatir, jika proses pemilihan rektor USU terus diwarnai intervensi eksternal, maka kampus akan kehilangan marwahnya sebagai lembaga ilmiah yang bebas dari kepentingan politik praktis.

Syahrir: USU Harus Kembali ke Ruh Akademik

Menanggapi situasi tersebut, Syahrir Nasution menyerukan agar seluruh elemen kampus — mulai dari Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik, dosen, hingga mahasiswa — menjaga kedaulatan akademik dari intervensi pihak luar.

"USU bukan milik kelompok tertentu, bukan milik kekuasaan. Ia milik bangsa dan masyarakat ilmiah. Kalau nilai-nilai akademik rusak, maka hilanglah kepercayaan publik terhadap universitas ini," ujarnya.

Ia pun mengingatkan, USU harus segera berbenah dan mengembalikan pemilihan rektor ke jalur yang transparan dan bermartabat. "Kampus harus menjadi teladan demokrasi yang sehat, bukan justru menjadi contoh bagaimana kekuasaan bisa menundukkan nurani akademik," pungkas Syahrir Nasution.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Anti Klimaks Laporan Polisi Ormas Kristen terhadap Muhammad Jusuf Kalla

Antonius Tumanggor Siapkan Posko Khusus KTP, KK, hingga Akta Siap Dibereskan

Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG

PAC PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG Bangunan Cafe Psr I Tanah Enam Ratus

Ketua DPRD Pakpak Bharat Hadiri,Penyusunan RKPAD Tahun 2027

PROLETAR : KEMBALIKAN SURAT USULAN RDP YANG KAMI MOHONKAN"