
Rugikan Negara Rp 4,5 Miliar, Kejati Kepri Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
Rugikan Negara Rp 4,5 Miliar, Kejati Kepri Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
kotaBaca Juga:
Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution akhirnya buka suara menanggapi video viral dirinya bersama rombongan menghentikan kendaraan berplat BL di Kabupaten Langkat. Bobby menegaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah razia maupun penindakan, melainkan bagian dari sosialisasi awal aturan penggunaan plat kendaraan yang akan diberlakukan mulai tahun 2026.
Menurut Bobby, kebijakan tersebut bukan hal baru dan sudah diterapkan di sejumlah provinsi lain.
"Ini aturan yang sudah banyak dilakukan, bukan hanya di Sumut. Riau sudah melaksanakan, Gubernurnya langsung turun ke jalan. Lalu di Jawa Barat, Kalbar, Kalteng. Giliran kita kok malah heboh," ujarnya di DPRD Sumut, Senin (29/9).
Bobby menjelaskan, inti kebijakan adalah kewajiban bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut untuk menggunakan kendaraan berplat BK maupun BB, bukan plat luar daerah. Tujuannya, agar pajak kendaraan masuk ke kas Sumut dan dapat digunakan kembali untuk perbaikan infrastruktur, termasuk jalan rusak.
"Kemarin itu kebetulan yang lewat plat BL, bukan berarti kita larang kendaraan Aceh masuk ke Sumut. Kalau perusahaannya di Aceh, silakan saja. Tapi kalau perusahaan berdomisili di Sumut, ya pajaknya harus ke Sumut juga," tegasnya.
Bobby menambahkan, sosialisasi itu dilakukan sembari dirinya meninjau jalan rusak di kawasan Tangkahan, Langkat, yang sebelumnya menelan korban akibat amblas. Saat berada di lokasi, ia menemukan tiga truk bertonase berlebih, dua milik perusahaan perkebunan dan satu dari swasta. Dari situ, ia sekaligus menyampaikan pesan soal aturan plat kendaraan.
"Pertama kita tegur soal tonase, karena itu jelas merusak jalan. Kedua, kita hanya menginformasikan soal plat. Tidak ada penilangan, tidak ada penindakan. Pesan kita, kalau perusahaan berdomisili di Sumut tapi plat kendaraannya luar, tolong diganti BK," kata Bobby.
Ia menegaskan, Peraturan Gubernur (Pergub) terkait aturan plat kendaraan masih dalam kajian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut bersama Bappelitbang, dan baru akan diterapkan pada 2026. Untuk saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan melalui bupati, terutama di daerah yang banyak aktivitas industri.
"Kalau melintas silakan, baik plat BL, BM, atau lainnya. Tapi kalau perusahaan dan operasionalnya di Sumut, ya harus patuh nanti 2026. Jadi sekarang masih sosialisasi dan pendataan," pungkasnya.red2
Rugikan Negara Rp 4,5 Miliar, Kejati Kepri Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
kotaJNE Berangkatkan 1.643 Karyawan Ibadah Umrah
kotaLETRAS Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Program Jagung di PTPN IV Adolina
kotasumut24.co Tebingtinggi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Kota Tebingtinggi provinsi Sumatera Utara, Dr.Mangasi Sinurat
NewsJAKARTA SUMUT24.co Tim Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang Piala Panglima TNI 20
SportPembangunan Gagal, Jalan Sipiongot Mangkrak Tabagsel Ingin Mandiri Jadi Provinsi
kotasumut24.co Madina, Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution melepas keberangkatan kontingen Musabaqah Qiroatul Kutub (MQK) ya
Newssumut24.co Tapsel, Sejak 2011, PT Agincourt Resources (PTAR) konsisten menghadirkan harapan baru bagi ribuan warga Sumatra Utara melalui pr
Newssumut24.co Padangsidimpuan, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan kesigapan dalam menjaga keaman
Newssumut24.co Palas , Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE resmi menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas
News