Pimpin Golkar 3 Periode, Irsan Ajak Kader Kukuhkan Soliditas dan Loyalitas
Pimpin Golkar 3 Periode, Irsan Ajak Kader Kukuhkan Soliditas dan Loyalitas
News
Baca Juga:
- Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar
- FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!
- Sutrisno Pangaribuan: Jangan Hanya Geledah BPN! Kejatisu Harus Ungkap Dugaan Permainan Ganti Rugi Lahan Tol Medan–Binjai
Medan – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera mengusut tuntas dugaan korupsi sebesar Rp 1,6 miliar di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Dalam kasus ini, nama M. Suib ikut diseret karena dinilai memiliki keterkaitan erat dengan proyek bermasalah tersebut.
Koordinator KAMAK, Azmi Hadly, menegaskan kasus itu tidak boleh dipetieskan. Apalagi, dugaan penyimpangan anggaran telah mencuat sejak lama namun hingga kini belum ada kepastian hukum.
"Ini persoalan serius. Uang negara senilai Rp 1,6 miliar diduga diselewengkan di Dinas P2KB Labura. Publik menduga ada keterlibatan M. Suib dalam pusaran kasus ini. Kejatisu jangan ragu untuk membuka kembali berkas dan memprosesnya secara terang benderang," ujar Azmi dalam keterangan pers, Senin (29/9/2025).
Modus dan Dugaan Penyimpangan
KAMAK menyebut indikasi penyimpangan anggaran terjadi dalam beberapa kegiatan di Dinas P2KB Labura, mulai dari pengadaan barang hingga pelaksanaan program. Hasil investigasi internal KAMAK menemukan adanya mark-up anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak.
"Nilainya fantastis, mencapai Rp 1,6 miliar. Ini bukan angka kecil untuk daerah seperti Labura. Dugaan korupsi seperti ini sangat merugikan masyarakat," tegas Azmi.
Dari total anggaran Rp 8,239 miliar, hanya Rp 6,631 miliar yang bisa dipertanggungjawabkan. Selisih Rp 1,607 miliar tidak jelas peruntukannya, dana tersebut kami duga raib,".
Rincian anggaran memperlihatkan pola yang mencurigakan:
Administrasi kantor & program KB menghabiskan Rp 3,954 miliar atau 95% dari anggaran Rp 4,152 miliar. Besarnya realisasi dengan angka hampir penuh ini dinilai janggal.
Pemasangan kontrasepsi terealisasi Rp 297,2 juta dari Rp 343 juta (86,66%).
Pembinaan pelayanan KB/KR hanya Rp 34,4 juta dari Rp 40,5 juta (85,03%), namun diduga "dibengkakkan" dengan angka fiktif.
Pengembangan pusat informasi & konseling remaja (KKR) menyedot Rp 128,1 juta dari Rp 128,7 juta (99,54%). Kegiatan ini dinilai tidak masuk akal, bahkan sebagian disebut fiktif.
Sorotan Jabatan Strategis
KAMAK juga menyoroti manuver politik M. Suib yang belakangan disebut tengah mendekat ke lingkaran kekuasaan Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Menurut KANAK, hal itu diduga menjadi upaya untuk mendapatkan posisi strategis di Pemprov Sumut, sekaligus mengalihkan perhatian publik dari kasus yang belum tuntas.
"Bagaimana mungkin seseorang yang namanya diduga kuat tersangkut kasus Rp 1,6 miliar justru melobi untuk mendapatkan jabatan baru? Ini bahaya besar bagi integritas pemerintahan," tambah Azmi.
Desakan ke Aparat Penegak Hukum
KANAK menegaskan akan segera melayangkan surat resmi ke Kejatisu, KPK, hingga Presiden RI. Mereka menuntut aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi di daerah.
"Kami ingin pastikan kasus Rp 1,6 miliar di Dinas P2KB Labura ini diusut tuntas, siapa pun aktornya. Jangan biarkan rakyat dirugikan sementara pelaku leluasa mencari jabatan baru," pungkas Azmi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak M. Suib maupun Kejatisu belum memberikan klarifikasi resmi terkait desakan KAMAK.tim
Pimpin Golkar 3 Periode, Irsan Ajak Kader Kukuhkan Soliditas dan Loyalitas
News
sumut24.co BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum terus memperkuat kemitraan dengan insan pers melalui dukungan nyat
News
Polda Sumut Perkuat Sinergi dengan 9 Mitra Strategis, Dukung Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi
News
Cegah Risiko Kanker ParuParu dengan Memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan
News
Musda Golkar Madina Batal Digelar 19 November, Panitia Tunggu Keputusan DPD Sumut
News
Tak Ada Lagi Alasan! Bupati Palas Perintahkan Seluruh OPD Terapkan KKPD Mulai 2027
News
MCU dan Paspor Dikebut! Bupati Palas Perkuat Dukungan untuk Calon Jemaah Haji
News
Wali Kota Letnan Dalimunthe Tak Mau Bantuan Presiden Prabowo Mubazir, Enam Genset Diminta Dirawat dan Dimanfaatkan
News
Pemkab Paluta Rangkul Insan Pers, Bupati Reski Basyah Ajak Media Kritis dan Kawal Pembangunan
News
Polres Samosir Gelar Imbauan dan Teguran Tertulis dalam Operasi Zebra Toba 2026 di Pangururan
News