Seleksi Dewan Pendidikan Labura Sarat Kejanggalan, Sumut Foundation Desak Transparansi Dibuka!

Baca Juga:

• Dewan Pers Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta
• Diskriminasi Pendidikan oleh Negara: Bayangan Kolonial yang Membelenggu Nusantara
• Dengan Peserta Paskibra 2026, Muhammad Fadli Abdina Tekankan Integritas

Labuhanbatu Utara – Proses seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) periode 2025–2030 menuai sorotan keras. Hasil akhir yang diumumkan panitia seleksi dianggap janggal, bahkan dinilai menciderai prinsip transparansi dan keadilan dalam rekrutmen lembaga publik.

Sumut Foundation, melalui Direktur Eksekutifnya Andi Kurniansyah Sirait, menilai ada ketidakberesan serius dalam proses tersebut. Fakta bahwa salah seorang peserta yang meraih peringkat kedua terbaik tes tertulis justru terlempar ke posisi paling buncit setelah sesi wawancara, menjadi bukti nyata bahwa mekanisme seleksi perlu dipertanyakan secara terbuka.

"Ini bukan soal kalah atau menang, tapi soal kewajaran. Bagaimana mungkin nilai tertulis tinggi bisa jatuh terpuruk hanya karena wawancara? Apakah wawancara itu benar-benar objektif atau sekadar pintu masuk untuk meloloskan kandidat tertentu? Publik berhak tahu," tegas Andi Kurniansyah Sirait.

Menurutnya, Dewan Pendidikan adalah lembaga strategis yang seharusnya diisi oleh figur berintegritas, berkompetensi, dan memiliki dedikasi terhadap dunia pendidikan. Bila seleksi dilakukan dengan cara yang mengundang kecurigaan, maka sejak awal legitimasi lembaga tersebut sudah cacat dan tidak akan dipercaya masyarakat.

Andi menekankan, panitia seleksi harus berani membuka ke publik indikator penilaian wawancara, bobot skor yang digunakan, hingga siapa saja yang duduk sebagai tim penguji. "Kalau memang bersih, tunjukkan. Jangan sembunyi di balik angka. Transparansi adalah harga mati," ujarnya dengan nada tajam.

Ia juga mengingatkan Bupati Labuhanbatu Utara agar tidak gegabah dalam mengesahkan lima nama yang diajukan panitia seleksi. Bupati harus berani mengkaji ulang hasil tersebut, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan meritokrasi, bukan karena tekanan kepentingan tertentu.

"Kalau dunia pendidikan saja sudah dipenuhi praktik tidak adil, apa yang bisa kita harapkan dari masa depan generasi muda? Jangan gadaikan pendidikan Labura hanya demi segelintir orang. Pendidikan adalah tentang amanah besar, bukan transaksi," sindir Andi Kurniansyah Sirait.

Sumut Foundation menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Mereka bahkan siap mengajukan permintaan klarifikasi resmi kepada Bupati, agar masyarakat memperoleh jawaban jelas. "Kami tidak ingin seleksi ini menjadi preseden buruk. Jika tidak dibenahi, publik akan semakin kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah," tutup Andi.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dewan Pers Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

Diskriminasi Pendidikan oleh Negara: Bayangan Kolonial yang Membelenggu Nusantara

Dengan Peserta Paskibra 2026, Muhammad Fadli Abdina Tekankan Integritas

Tanpa Biaya, Polres Asahan Jamin Seleksi POLRI 2026 Bersih Dan Transparan

Polres Asahan Jamin Seleksi POLRI 2026 Bersih, Transparan dan Tanpa Biaya

Dewan Pers Uji Publik Rancangan Dana Jurnalisme, Perkuat Ekosistem Media