Rapat Paripurna DPRD Sumut, Gubernur Dinilai Arogan dan Tak Transparan Soal Pergeseran Anggaran

Baca Juga:

• Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah
• Rapat Tim Efektif terkait Persiapan Soft Launching dan Sosialisasi Terbangunnya Pustaha
• El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

MEDAN – Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara, Selasa (17/9/2025), yang membahas pengesahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan publik. Bukan karena capaian kebijakan, melainkan sikap Gubernur Sumut yang dinilai arogan, tidak transparan, dan terkesan kekanak-kanakan ketika menanggapi kritik dari anggota dewan.

Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, mengkritisi keras jalannya paripurna. Ia menilai Gubernur gagal menunjukkan sikap kenegarawanan.

> "Sikap Gubernur saat paripurna sangat mengecewakan. Ketika dikritik soal pergeseran anggaran, bukannya memberi penjelasan yang masuk akal, malah terkesan defensif dan kekanak-kanakan. Ini bukan panggung sandiwara, ini forum resmi rakyat," tegas Rahmad.

APBD Sumut 2025 Dinilai Sarat Teka-Teki

Kritik juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra. Anggota DPRD, Syahrul Efendi Siregar, menyoroti pergeseran anggaran tahap pertama hingga ketujuh yang tidak pernah dijelaskan secara detail.

"Baru hari ini dijelaskan, setelah berkali-kali kami minta. Ke mana transparansi itu? Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat," ujar Syahrul.

Salah satu sorotan utama adalah pergeseran dana hibah sebesar Rp41 miliar dari Biro Kesejahteraan Rakyat ke Universitas Sumatera Utara (USU). Rahmad mempertanyakan logika prioritas anggaran tersebut.

"Kenapa anggaran koperasi Merah Putih yang nyata-nyata menyentuh ekonomi rakyat justru dikurangi, tapi Rp41 miliar dengan mudah digeser ke USU? Ada apa ini? Rakyat berhak tahu!" tegasnya.

Sindiran Balik Gubernur Dinilai Tidak Elegan

Dalam forum, Gubernur sempat menyindir besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut. Namun, pernyataan itu langsung dinilai tidak relevan.

"Jangan alihkan isu. Kalau ada temuan, silakan periksa sesuai aturan. Tapi jangan gunakan panggung paripurna untuk menyerang balik DPRD. Itu tidak elegan dan jauh dari sikap pemimpin yang bijak," kritik Rahmad.

Lima Poin Serangan KAPIR

KAPIR merangkum kritik mereka terhadap jalannya paripurna dan sikap Gubernur Sumut dalam lima poin:

1. OPD dan TAPD tidak pernah menjelaskan secara terbuka perubahan APBD 2025.

2. Pergeseran anggaran dari tahap 1 hingga 7 dilakukan tanpa pemberitahuan resmi ke DPRD.

3. Penjelasan baru disampaikan pada 17 September 2025 setelah desakan dewan.

4. Gubernur dinilai enggan menjawab secara terbuka soal pergeseran anggaran.

5. Sindiran Gubernur terhadap tunjangan perumahan DPRD dianggap tidak pantas dan tidak relevan.

KAPIR Tegaskan Akan Kawal APBD 2025

Rahmad menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. KAPIR akan terus mengawal proses pengesahan dan pelaksanaan APBD Sumut 2025 agar tidak terjadi penyimpangan.

> "Jika ada penyimpangan, kami akan buka! Kami tidak akan tunduk pada kekuasaan yang menyalahgunakan anggaran rakyat," pungkasnya.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah

Rapat Tim Efektif terkait Persiapan Soft Launching dan Sosialisasi Terbangunnya Pustaha

El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

APBD Kota Medan 2027 Disepakati Sebesar Rp6,98 Triliun Lebih

R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting, Dari Penurunan PAD, Banjir, Harga Pangan Hingga Anggaran 35 Persen untuk Medan Utara

Fraksi PDI P DPRD Medan Soroti Penurunan Anggaran Kesehatan, Rumah Sakit Milik Pemko Minim Dokter Spesialis