Rute Terpesona” Ancol, Ide Couple Escape Menikmati Empat Suasana dalam Satu Hari
Jakarta, Mencari ide untuk menghabiskan waktu berdua tidak selalu harus denganperjalanan jauh. Menikmati suasana berbeda, mencoba aktivi
Info
Baca Juga:
MEDAN | SUMUT24.CO – Wacana reformasi institusi Polri kembali mencuat ke permukaan. Namun, Ketua Umum Gema Santri Nusa KH. Akhmad Khambali, SE., MM., mengingatkan agar wacana ini tidak dijadikan alat politik yang justru menyesatkan arah pembenahan.
"Kalau kebencian sudah tertanam akibat kesalahan individu di tubuh Polri, jangan institusinya yang disalahkan. Justru pola pikir seperti itu yang harus direformasi," ujar Kyai Khambali kepada wartawan di Medan, Senin (15/9/2025).
Menurut Kyai Khambali yang juga tokoh reformasi 98 dan Pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom, penempatan Polri di bawah Presiden dalam sistem presidensial adalah hal tepat, karena Presiden merupakan pemimpin sipil tertinggi.
"Kalau dipindahkan ke kementerian, malah bisa membuka ruang intervensi politik yang lebih besar. Karena kementerian adalah jabatan politis. Yang dibutuhkan bukan perubahan struktur, tapi penguatan fungsi dan pengawasan," tegasnya.
Ia mencontohkan penguatan bisa dilakukan melalui Divisi Propam di internal Polri dan Kompolnas di eksternal. Selain itu, rekrutmen dan pelatihan aparat juga harus diarahkan pada penguatan etika dan pelayanan publik yang responsif.
Kyai Khambali menilai, selama ini Polri kerap menjadi sasaran kritik berlebihan tanpa mempertimbangkan berbagai prestasi yang telah dicapai.
"Setiap ada kasus, langsung muncul tuntutan reformasi. Tapi pertanyaannya, apakah itu solusi atau hanya retorika politik elite?" ucap Kyai yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil.
Ia mengingatkan publik agar objektif menilai kinerja Polri. "Kurang elok kalau semua prestasi diabaikan hanya karena ulah satu-dua oknum," ujarnya.
Lebih lanjut, Kyai Khambali menyoroti beban berat yang harus ditanggung aparat, yang kerap menjadi 'tameng' di tengah kegagalan komunikasi politik antara DPR dan rakyat.
"Pejabat publik justru sering menghilang saat krisis, padahal mereka yang seharusnya berada di garis depan menjelaskan kebijakan. Polisi malah dijadikan tameng," sindirnya.
Meski begitu, Kyai Khambali tidak menutup mata akan perlunya perbaikan. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM diperkuat dalam kurikulum pendidikan kepolisian, dan pembenahan internal terus dilakukan secara konsisten.
"Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah penguatan fungsi, pengawasan, dan pelayanan berbasis etika," tutup Kyai Khambali yang juga dikenal sebagai Inisiator Gerakan InsanPreneur dan Pengasuh Majelis Sholawat Ahlul Kirom.
Jakarta, Mencari ide untuk menghabiskan waktu berdua tidak selalu harus denganperjalanan jauh. Menikmati suasana berbeda, mencoba aktivi
Info
MEDAN Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming
Politik
Bandung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya penguasaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligenc
News
Jakarta, Pembicaraan mengenai poligami kerap berpusat pada hubungan suami dan istri, tetapi bagaimana dengan anakanak dan keluarga yang
Cinema
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha meny
News
Jakarta Hanya dalam empat hari, kabar mundurnya Wakil Presiden GibranRakabuming Raka menyedot perhatian luas, baik di ruang pemberitaan
Umum
SURABAYA, Mahasiswa yang mendampingi nelayan memanfaatkan teknologi digital. Mahasiswa yang menggerakkan bank sampah di kampung. Calon mahas
News
Tuban, PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF) berkomitmen untukberkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasional
Info
sumut24.co ASAHAN, Tak hanya masalah biaya perawatan yang diduga disunat, kini muncul sorotan serius lain di lingkungan PTPN IV Regional
News
MEDAN SUMUT24.co Kedisiplinan dalam menjalankan aturan organisasi dan tertib administrasi menjadi salah satu kunci utama yang membuat Pemu
News