Dosen FISIP UMSU: Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Baca Juga:
- Kasus Erwin Sudah SP3, Mengapa Kewenangannya sebagai Wakil Wali Kota Belum Pulih?
- Terungkap! Kasus Pencurian Motor di Alboin Hutabarat, Resmob Polres Padangsidimpuan Amankan Terduga Pelaku
- Kasus PT TSI VS Bank Mandiri, Rion Arios Desak OJK, BI, dan LPS Beri Kejelasan atas 54 Cek Senilai Rp124 Miliar
Medan - Penanganan perkara yang menjeratM. Rizalmendapat sorotan tajam dari kuasa hukumnya,Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H.Ia menilai ada banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses penyidikan di Polres Deli Serdang, terutama terkait akses terhadap dokumen hukum yang seharusnya terbuka bagi kuasa hukum.
Menurut Joni, sejak awal pihaknya sudah mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan turunanBerita Acara Pemeriksaan (BAP). Dokumen itu sangat penting bagi kuasa hukum untuk menyusun strategi pembelaan yang adil dan proporsional. Namun, hingga kini, permintaan tersebut selalu ditolak penyidik dengan alasan yang tidak jelas.
"Ini sangat merugikan klien kami, M. Rizal. BAP adalah hak hukum yang wajib diberikan kepada kuasa hukum. Penolakan ini jelas melanggar prinsip keterbukaan dan mencederai due process of law," tegas Joni Sandri Ritonga.
Tidak berhenti pada protes lisan, Joni bersama tim hukum telah mengambil langkah lebih jauh dengan melayangkansurat laporan resmi Propam Polda Sumatera Utar. Laporan itu berisi dugaan pelanggaran prosedur dan sikap tidak profesional yang dilakukan oleh oknum penyidik Polres Deli Serdang.
"Kami ingin Propam benar-benar menindaklanjuti masalah ini. Jangan sampai ada praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan hak-hak warga. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan," ujarnya.
Joni menekankan bahwa penolakan memberikan turunan BAP tidak hanya berdampak pada M. Rizal, tetapi juga mengancam prinsipfair trialdalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Padahal, keterbukaan akses dokumen penyidikan merupakan jaminan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam mencari keadilan.
"Jika hal seperti ini dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada institusi penegak hukum. Padahal polisi adalah garda terdepan dalam menegakkan keadilan," tambah Joni.
Namun dengan adanya penolakan penyidik memberikan dokumen BAP, publik diyakini akan semakin menyoroti jalannya perkara ini. Kuasa hukum pun memastikan akan terus mengawal kasus tersebut sampai ada kepastian hukum yang adil dan transparan.
"Klien kami berhak atas pembelaan yang layak. Kami akan terus berjuang sampai kebenaran hukum ditegakkan," tutup Joni.rel
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers
News
H SYAHRIR NASUTION Bersatu untuk Rakyat, Berjuang Demi Kemajuan Indonesia! Lima Tokoh, Satu Semangat Menyelamatkan Bangsa
News
Medan sumut24.co Di tengah dinamika perkembangan zaman, hadir sosok muda penuh inspirasi yang membawa semangat kebersamaan bagi generasi p
kota
Bobby Nasution Dorong RSU Haji Medan Terus Tingkatkan Kualitas Layanan, Targetkan Mampu Bersaing dengan Malaysia dan Singapura
News
Gerak Cepat Polsek Medan Tuntungan! Terduga Pelaku Penganiayaan Faisal Arief Berhasil Diamankan
News
Gempur Peredaran Narkoba! Kanwil Ditjenpas Sumut Razia Lapas dan Rutan Medan, Polisi hingga TNI Turun Tangan
News
Perang Melawan Narkoba! Kejari Tapsel Musnahkan 8,1 Kg Ganja dan Puluhan Gram Sabu
News
FJM Dukung Rizal Surya Pimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut
News
sumut24.co MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat komitmen dalam menjaga kesehatan
kota