Medan – Sorotan tajam kembali diarahkan pada pengelolaan sektor
energi nasional. Tokoh masyarakat, Syahrir Nasution, mempertanyakan peran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam menyikapi isu dugaan praktik "penjajahan
energi" yang menurutnya masih membelenggu rakyat.
Baca Juga:
"ISEI harus berperan mengupas hal ini. Jangan sampai rakyat sendiri yang harus membuka fakta soal energy ini. Itu artinya kita sedang mengalami bentuk penjajahan ekonomi," tegas Syahrir, Rabu (3/9/2025).
Ia menilai, pengelolaan sumber daya energi Indonesia sejak era pemerintahan sebelumnya kerap tidak berpihak pada rakyat. Syahrir mencontohkan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, proyek Gas Tangguh di Papua disebut-sebut dijual ke Tiongkok dengan harga di bawah biaya produksi.
"Bukan hanya gas, tapi juga aset strategis bangsa seperti Indosat dan kapal tanker dilepas pada masa itu," tambahnya.
Menurut Syahrir, praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang seharusnya menjamin energi dan sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia pun mengingatkan bahwa generasi mendatang berhak atas kedaulatan ekonomi yang kuat dan tidak boleh diwarisi dengan beban "penjajahan model baru" yang membatasi kemandirian bangsa.
"Perlu kita kalkulasi bersama, apakah kita rela penjajahan ekonomi seperti ini diwariskan kepada anak cucu kita yang bahkan tidak mengetahui fakta sebenarnya? Karena itu, ISEI dan para intelektual bangsa harus mengulas dan menyuarakan hal ini secara jujur," tutup Syahrir.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News