Intervensi Harga Beras, Bobby Nasution Gelontorkan 15.700 Ton Lewat Operasi Pasar

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Dugaan Aliran Dana Suap, Hakim Didesak Perintahkan JPU KPK Hadirkan Koordinator Tim Media Bobby Nasution
• KAMAK Desak KPK Periksa dan Gubsu Nonaktifkan Mulyono Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Rp 2,3 Miliar
• Gubsu Bobby Beri Stimulus Kredit untuk Rumah Bersubsidi bagi Masyarakat Berpengasilan Rendah

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya mengendalikan harga beras di pasaran dengan menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah melalui operasi pasar. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga beras agar kembali stabil dan terjangkau masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam. Rakor turut dihadiri para kepala daerah se-Sumut.

"Secara umum, kita siapkan 15.700 ton beras dari Bulog untuk intervensi pasar. Beras ini akan dijual maksimal Rp13.100 per kilogram. Pemprov Sumut sudah menandatangani MoU dengan Bulog untuk pelaksanaan operasi pasar ini," kata Bobby.

Ia menambahkan, distribusi beras murah akan dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota, dengan target minimal 500 ton per daerah per bulan. Para kepala daerah diminta menyiapkan skema pasar murah bersama Bulog untuk mempercepat penyaluran.

Bobby juga menyoroti sejumlah komoditas pangan asal Sumut yang harganya naik akibat distribusi hasil panen lebih banyak ke luar provinsi, seperti Riau dan Aceh, sehingga pasokan untuk Sumut sendiri berkurang.

Senada, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menilai dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Penyaluran dilakukan lewat pasar rakyat, koperasi desa, gerai pangan binaan pemerintah, BUMN sektor pangan, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga ritel modern. Dengan strategi ini, target 600 ton per hari sudah terealisasi untuk mempercepat distribusi ke masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, juga memaparkan penerapan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal penduduk Indonesia. DTSEN akan menjadi acuan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat, agar lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

"Ke depan, BPS juga akan mengumpulkan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang lebih tepat," ujar Amalia.

Ia mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemutakhiran data DTSEN, yang dinilainya akan sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Rakor ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B. Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, serta sejumlah kepala daerah. Dari Pemprov Sumut hadir mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Dikky Anugerah, dan pejabat terkait lainnya.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Aliran Dana Suap, Hakim Didesak Perintahkan JPU KPK Hadirkan Koordinator Tim Media Bobby Nasution

KAMAK Desak KPK Periksa dan Gubsu Nonaktifkan Mulyono Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Rp 2,3 Miliar

Gubsu Bobby Beri Stimulus Kredit untuk Rumah Bersubsidi bagi Masyarakat Berpengasilan Rendah

Ucapan Protokol Gubsu Picu Ketegangan Saat Wawancara Gubernur Bobby

Wagub Sumut Harapkan Insan Media Jadi Pengawal Informasi dan Kontrol Sosial yang Konstruktif

PETANI MENGGUGAT! Minta Bongkar Perumahan Elit Ilegal Citra Land