Kornas: Proyek Kolaborasi Bobby – Muri Diduga Bermasalah, KPK Harus Turun Tangan

Medan – Kongres Rakyat Nasional (Kornas) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dua proyek kolaborasi antara Wali Kota Medan periode 2020–2024 Bobby Nasution dengan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin. Kedua proyek senilai ratusan miliar rupiah itu dinilai diduga bermasalah, minim manfaat, bahkan ada yang mangkrak.

Baca Juga:

• Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan
• Wisuda UNPRI, Rektor Chrismis: Jangan Berhenti pada Gelar, Jadilah Lulusan Adaptif di Era AI
• Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Proyek pertama adalah kolam retensi USU yang dibangun tahun 2023 dengan anggaran Rp20 miliar. Pembangunan ini dikendalikan Topan Obaja Putra Ginting (TOP), saat itu menjabat Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan. Meski memiliki kapasitas tampung 9.450 m³ air, warga tetap mengeluhkan banjir di sekitar USU. Kornas menilai pemanfaatan lahan USU tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh kampus maupun masyarakat.

Proyek kedua adalah Gedung Kolaborasi UMKM Square USU dengan nilai kontrak Rp97,65 miliar. Kontrak dimenangkan PT Karya Bangun Mandiri Persada, dengan pagu awal Rp105 miliar dan HPS Rp99,14 miliar. Pada 2025, proyek kembali mendapat tambahan Rp19,05 miliar untuk sarana-prasarana, sehingga totalnya mencapai Rp116,7–122 miliar. Namun, hingga peringatan HUT RI ke-80 (17/8/2025), gedung tersebut belum rampung alias mangkrak.

"Pembangunan galeri UMKM tidak menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil. Yang dibutuhkan UMKM adalah pembinaan, permodalan, akses pasar, dan jaminan usaha. Artinya, sejak perencanaan proyek ini sudah bermasalah," tegas Sutrisno Pangaribuan, Alumni USU yang juga Presidium Kornas, Minggu (17/8).

Kornas juga menyoroti peran dua orang dekat Bobby yang ditugaskan mengawal proyek, yakni Topan Obaja Putra Ginting dan Alex Sinulingga. Keduanya alumni STPDN dan disebut sebagai "bestie" Bobby. "Hal ini memperkuat dugaan adanya bancakan bersama antara Bobby dan Muri," lanjut Sutrisno.

Menurut Kornas, KPK wajib memperluas penyelidikan terhadap proyek-proyek di USU. Apalagi Muri sudah pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional dan provinsi di Sumut. "Kasus ini bisa jadi pintu masuk, seperti ketika KPK membongkar jaringan korupsi Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho," kata Sutrisno.

Kornas menegaskan, jika ditemukan indikasi kerugian negara dari kedua proyek tersebut, maka KPK harus segera menindaklanjuti hasil audit BPK. "Jangan sampai anggaran besar dari APBD Kota Medan hanya menjadi bancakan elite, sementara rakyat tetap menderita dengan banjir dan UMKM tidak pernah berdaya," tutup Sutrisno.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan

Wisuda UNPRI, Rektor Chrismis: Jangan Berhenti pada Gelar, Jadilah Lulusan Adaptif di Era AI

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Rektor USU : Gelar Akademik dan Keterampilan Menjadi Bekal Lulusan Hadapi Dunia Kerja

Rektor UNIMED Kukuhkan Mahasiswa Baru Angkatan 2026 Dalam PKKMB Tahun Akademik 2026/2027