KPK Diminta Periksa Tim Transisi Bobby Nasution Terkait Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut

​
​Medan– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa tim transisi Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, terkait dugaan keterlibatan mereka dalam pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut. Pergeseran anggaran ini diduga menjadi akar terungkapnya kasus korupsi Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
​Desakan ini disampaikan oleh Arief Tampubolon dari Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) pada Sabtu, 26 Juli 2025. "Kita meminta KPK segera memeriksa tim transisi Bobby Nasution yang kabarnya menjadi pelaku pergeseran anggaran di APBD, salah satunya adalah proyek infrastruktur yang di OTT KPK. Selain itu juga proyek Jembatan Idano Nayo di Nias yang tidak tertulis dalam APBD Sumut 2025, dan lainnya," ungkap Arief.
​Menurut Arief, tim transisi Gubernur Sumut diduga telah mengambil alih posisi dan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprovsu yang seharusnya bertanggung jawab atas APBD Sumut. Pergeseran anggaran yang dilakukan tim transisi ini disebut-sebut telah mengubah program kerja satu tahun anggaran, termasuk anggaran pokok pikiran (pokir) dari 100 Anggota DPRD Sumut yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
​Selain tim transisi, Arief juga meminta KPK untuk memeriksa para Kepala OPD Pemprov Sumut, terutama yang telah dinonaktifkan atau mengundurkan diri oleh Bobby Nasution. "Dari pemeriksaan tim transisi dan Kepala OPD, kita meyakini akan terungkap benang merah korupsi Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang ditangkap KPK," tegasnya.
​Beberapa nama yang disebut-sebut sebagai anggota tim transisi Gubernur Sumut yang terlibat dalam pergeseran anggaran adalah:
​Dida (Ketua Kadin yang kini menjadi Komisaris Utama Bank Sumut)
​Yudha (Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi)
​Wahyu (Dosen USU)
​Khafi (Komisaris KIM)
​Dicky (Sekretaris Bappendabalitbang Provsu)
​Ricky (Anggota keluarga tertentu)
​"Nama-nama itu saya rasa tidak asing lagi bagi masyarakat Sumut, dan patut kita dukung mereka semua juga untuk diperiksa KPK, agar kasus korupsi tersangka Topan Ginting yang ditangkap KPK terang benderang kemana arahnya, dan siapa saja yang menerima dan menikmati aliran dananya," jelas Arief.
​Alumni Lemhannas RI ini berharap penyidik KPK bersikap profesional dan transparan dalam menangani kasus korupsi infrastruktur di wilayah Sumatera Utara yang menjerat Kadis PUPR Sumut Topan Ginting.
​"Tersangka Topan Ginting itu pintu masuk bagi KPK untuk menyelamatkan uang rakyat Sumatera Utara yang mau dirampok berjamaah," pungkas Arief Tampubolon.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter
• Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter

Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

Bobby Nasution Apresiasi Siswi Peraih Emas Olimpiade Matematika Asia, Beri Beasiswa hingga Tablet Belajar

Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka

Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat