FMPB Sumut Desak Polda Sumut Tahan Ardan Noor Jika Sudah Tersangka Kasus Penipuan Proyek Rp1,5 Miliar di Dispora

Baca Juga:

• Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026
• Tim Satreskrim Polres Palas bersama Diskoperindag Sidak LPG 3 Kg di Sibuhuan, Pedagang Jual Hingga Rp35 Ribu per Tabung
• Wabup Padang Lawas Sambut Tim Kemenkes, RSUD Sibuhuan Bersiap Hadirkan Layanan Cuci Darah

Medan – Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumut, agar bersikap tegas terhadap Ardan Noor, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut, yang diduga telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan proyek pembangunan venue olahraga di kawasan Siosar senilai Rp1,5 miliar.

Tak hanya itu, Ardan Noor juga tengah disorot dalam dugaan pungutan liar (pungli) terhadap 296 kepala desa di Kabupaten Padang Lawas (Palas) terkait proses perpanjangan masa jabatan kepala desa.

"Kami dari FMPB Sumut meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Sumut, untuk tidak ragu menahan Ardan Noor apabila memang benar yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan beri ruang bagi siapapun yang diduga kuat terlibat dalam kejahatan terhadap keuangan negara," tegas MT Ritonga, Koordinator FMPB Sumut, dalam keterangannya, Rabu (17/7/2025).

Menurut MT Ritonga, dua kasus yang menyeret nama Ardan Noor merupakan bentuk nyata penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan publik.

"Dalam kasus Dispora Sumut, ada indikasi kuat proyek fiktif atau manipulasi anggaran di lokasi pembangunan venue olahraga di Siosar. Lalu di Palas, ratusan kepala desa merasa terbebani dengan adanya dugaan pungutan dana tidak resmi. Ini harus disikapi serius oleh penegak hukum," ujarnya.

FMPB Sumut menilai bahwa penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Jika rakyat kecil bisa langsung ditahan karena kasus ringan, maka pejabat publik yang merugikan negara miliaran rupiah juga harus ditindak tanpa pandang bulu," tegas Ritonga.

FMPB Sumut berjanji akan terus mengawal kasus ini dan siap turun ke jalan bila proses hukum dinilai tidak berjalan transparan dan akuntabel.

Sementara itu Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor yang dikonfirmasi permasalahan tersebut belum merespon hingga berita ini ditayangkan.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Tim Satreskrim Polres Palas bersama Diskoperindag Sidak LPG 3 Kg di Sibuhuan, Pedagang Jual Hingga Rp35 Ribu per Tabung

Wabup Padang Lawas Sambut Tim Kemenkes, RSUD Sibuhuan Bersiap Hadirkan Layanan Cuci Darah

Momen Haru di Mapolres Palas, Kompol Pesta Simarmata dan AKP Sahala Harahap Dilepas dengan Pedang Pora

Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan, BRI BO Sibuhuan Kunjungi DPRD Palas

Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan