EPG Resmi Jadi Wali Nagari, Syafni Nola Putri Titip Pesan Penting: Banyak PR Menanti Aie Dingin!
EPG Resmi Jadi Wali Nagari, Syafni Nola Putri Titip Pesan Penting Banyak PR Menanti Aie Dingin!
News
Baca Juga:
- Wakil Bupati Asahan Resmi Tutup Turnamen Minisoccer Piala Bupati 2026, Lahirkan Bibit Atlet Berprestasi dan Tanam Nilai Sportivitas
- Dini Hari Timsus Serigala Sakti Polres Palas Turun ke Jalan, Curanmor dan Begal Jadi Incaran
- Bupati Palas dan DPRD Sepakati Anggaran 2027, Pembangunan Daerah Jadi Prioritas
Jakarta – Hampir setahun sejak dilaporkannya dugaan pungutan liar (pungli) oleh Penjabat (Pj) Bupati Padang Lawas Ardan Noor dan Kadis PMD Faisal A. Siregar, Kejaksaan Agung RI belum juga menunjukkan tindak lanjut konkret atas laporan resmi yang disampaikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS) Kabupaten Padang Lawas.
Ketua ABPEDNAS Palas, Ahmad Rizky Hasibuan, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya respons Kejagung. Padahal, laporan tersebut telah disampaikan secara resmi pada Jumat, 23 Agustus 2024, di Kantor Kejagung RI, Jakarta.
"Sudah hampir satu tahun laporan kami masuk, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda Kejagung menindaklanjuti. Ini mencederai harapan masyarakat desa yang ingin bebas dari tekanan dan pungli," tegas Rizky kepada wartawan, Kemarin.
Dalam laporan tersebut, ABPEDNAS menyoroti dugaan kutipan sebesar Rp2 juta per kepala desa, yang dilakukan saat proses perpanjangan masa jabatan para kades se-Kabupaten Palas. Total dugaan pungli disebut mencapai lebih dari Rp500 juta.
Rizky menilai, lambannya penanganan ini berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
"Kami mempertanyakan komitmen Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di daerah. Jangan sampai laporan masyarakat dibiarkan mengendap tanpa kepastian," ujarnya.
Ia juga menegaskan, ABPEDNAS akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat di Jakarta untuk menuntut Kejagung membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus ini.
"Kami siap kembali turun ke jalan. Ini bukan sekadar laporan, ini tentang keadilan dan marwah desa," tutup Rizky.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan laporan tersebut.
Sementara itu Ardan Noor yang saat ini menjadi Kepala Bapenda Sumut dikonfirmasi belum memberikan jawaban atas pernyataan Wartawan.tim
EPG Resmi Jadi Wali Nagari, Syafni Nola Putri Titip Pesan Penting Banyak PR Menanti Aie Dingin!
News
Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan
News
Sumut Jadi Titik Awal Gerakan Nasional Pesantren Bebas TBC, Tiga Wakil Menteri Pukul Beduk di Deli Serdang
News
Suksesi Kepemimpinan Organisasi Pendiri Golkar SOKSI Sumut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua Jelang Musda XII
News
Insiden Penurunan Bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari Berujung Rusuh, Satu Orang Dilaporkan Meninggal Dunia dan Puluhan Lukaluka
News
PACITAN MARSUDI BUDAYA 1.Dhandhanggula PAKASA Pang Pacitan Paguyuban Kawula winarni, Kraton Surakarta Hadiningrat, Pang Pacitan sinebute,Wus
Umum
NGANJUK KAWENTAR BUDAYA KABABAR Ja lali ja keri kutha Nganjuk mranani. Pendopo Kabupaten Nganjuk begitu merbawani. Megah mewah gagah indah.
Info
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wah
kota
Kapolda Sumut Tekankan Pemberantasan Narkoba dan Kejahatan Jalanan Saat Kunjungi Polres Binjai
News
Aksi Kelompok LSP Ancaman Fatal bagi Reputasi Indonesia di Arena Global
News