Gubernur Harus Pilih Orang Berpengalaman Dalam Mengisi Jabatan Eselon II

MEDAN, - Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyarankan Gubernur Sumut Bobby Nasution menempatkan orang yang memiliki pengalaman dalam mengisi jabatan eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:

• Reshuffle Besar di Pemko Padangsidimpuan, 47 Pejabat Eselon III dan IV Resmi Dilantik
• Polemik Sekda Padangsidimpuan: Muncul Dua Nama, Pansel Sebut Semua Tergantung Wali Kota
• Bupati Toba Lantik 98 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional

Wakil Ketua Komis A Zeira Salim Ritonga mengatakan dalam penempatan eselon II yang dilakukan lewat uji kompetensi, Pemprov Sumut harus melaksanakan fair, terbuka dan transparan.

"Tapi paling tidak kita carik orang yang berpengalamanlah di bidang itu, siapa pun boleh, harus dilksanakan terbuka, mau dari dalam atau dari luar, selama ujian kompetensi itu menyatakan bahwa orang yang diangkat itu layak dan bisa bertanggungjawab dan kredibel untuk menduduki jabatan eselon II itu sah sah saja," kata Zeira saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/7).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan agar uji kompetensi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan ataupu mekanisme yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Tapi kalau dia sistemnya angkat mengatkan tidak boleh, saya kiri didalam mekanisme kan sudah diatur dalam Permendagri, dan itu aturan mainya sudah diatur BKN," ungkapnya.

Informasi yang dihimpun wartawan, pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut banyak didominasi pejabat impor dari Kabupaten dan Kota.

Para pejabat yang menduduki jabatan eselon II ini diduga banyak membatu mensukseskan kemenangan Bobby Nasution pada Pilgub 2024 lalu.

Namun begitu, Zeira mengaku tidak bisa memberikan komentar lebih jauh terhadap dugaan ini. Dia menyebutkan tidak bisa menganalisa sesuatu yang belum ada bukti dan ketetapan.

"Karenakan PNS tak boleh menjadi tim sukses, karena kalau dia tim sukes harus berenti dari PNS. Atau ada hasil pengadilan yang menetapkan dia pendukung salah satu calon, saya beramsumsi bahwa ketika di ASN maka dia harus independent, memiliki hak pilih benar, tapi tidak sebagai tim sukses," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Reshuffle Besar di Pemko Padangsidimpuan, 47 Pejabat Eselon III dan IV Resmi Dilantik

Polemik Sekda Padangsidimpuan: Muncul Dua Nama, Pansel Sebut Semua Tergantung Wali Kota

Bupati Toba Lantik 98 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional

Dua Kadis Mundur Serentak, BKD Sumut Buka Suara: Ada yang “Urus Keluarga”, Ada yang Mengaku Tak Cocok Jabatan

Mundur Mendadak Eks Kadis PUPR Sumut, Diduga Menolak Jadi “Tameng” Polemik Underpass Gatot Subroto yang Disorot DPR RI

Bupati Asahan Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas