Gubernur Harus Pilih Orang Berpengalaman Dalam Mengisi Jabatan Eselon II

MEDAN, - Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyarankan Gubernur Sumut Bobby Nasution menempatkan orang yang memiliki pengalaman dalam mengisi jabatan eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:

• Pelantikan Staf Ahli, Administrator & Pengawas, Bupati: Jabatan Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan
• Rugikan Negara 2,29 M, Pejabat Bank Sumut KCP Krakatau Ditahan Jaksa
• 12 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Dilantik Wali Kota Tanjungbalai

Wakil Ketua Komis A Zeira Salim Ritonga mengatakan dalam penempatan eselon II yang dilakukan lewat uji kompetensi, Pemprov Sumut harus melaksanakan fair, terbuka dan transparan.

"Tapi paling tidak kita carik orang yang berpengalamanlah di bidang itu, siapa pun boleh, harus dilksanakan terbuka, mau dari dalam atau dari luar, selama ujian kompetensi itu menyatakan bahwa orang yang diangkat itu layak dan bisa bertanggungjawab dan kredibel untuk menduduki jabatan eselon II itu sah sah saja," kata Zeira saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/7).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan agar uji kompetensi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan ataupu mekanisme yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Tapi kalau dia sistemnya angkat mengatkan tidak boleh, saya kiri didalam mekanisme kan sudah diatur dalam Permendagri, dan itu aturan mainya sudah diatur BKN," ungkapnya.

Informasi yang dihimpun wartawan, pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut banyak didominasi pejabat impor dari Kabupaten dan Kota.

Para pejabat yang menduduki jabatan eselon II ini diduga banyak membatu mensukseskan kemenangan Bobby Nasution pada Pilgub 2024 lalu.

Namun begitu, Zeira mengaku tidak bisa memberikan komentar lebih jauh terhadap dugaan ini. Dia menyebutkan tidak bisa menganalisa sesuatu yang belum ada bukti dan ketetapan.

"Karenakan PNS tak boleh menjadi tim sukses, karena kalau dia tim sukes harus berenti dari PNS. Atau ada hasil pengadilan yang menetapkan dia pendukung salah satu calon, saya beramsumsi bahwa ketika di ASN maka dia harus independent, memiliki hak pilih benar, tapi tidak sebagai tim sukses," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pelantikan Staf Ahli, Administrator & Pengawas, Bupati: Jabatan Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan

Rugikan Negara 2,29 M, Pejabat Bank Sumut KCP Krakatau Ditahan Jaksa

12 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Dilantik Wali Kota Tanjungbalai

Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota

BKN Awasi Ketat Pengisian Jabatan ASN di Sumut lewat Sistem Manajemen Talenta

Satol PP Sumut Perkuat Penegakan Perda Dengan Pendekatan Humanis dan Edukatif