MARAK Desak KPK Geledah Kantor PBJ dan BKAD Pemprov Sumut

Baca Juga:

• KPK Cecar Nusron Wahid soal Duit HGB Summarecon dan Mutasi Jabatan, Empat Orang Kepercayaannya Terseret 2. 5 Jam Diperiksa KPK, Nusr
• GMPET-SU Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jalan dan DJKA Sumut, Demi Penegakan Hukum yang Transparan
• KPK Kembali Tahan 7 Tersangka Baru, Fee Proyek Diduga Mengalir hingga Miliaran Rupiah

Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum maksimal dalam melakukan penggeledahan terhadap kantor-kantor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) proyek infrastruktur jalan.

Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon, menilai KPK seharusnya turut menggeledah Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang berada di kompleks Kantor Gubernur Sumut, Medan. Pasalnya, kantor tersebut dianggap sangat vital dalam sistem lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

"KPK harus juga menggeledah ruangan PBJ di Kantor Gubsu itu untuk mencari bukti tambahan agar semakin terang modus korupsi e-catalog yang menyebabkan OTT," ujar Arief kepada wartawan, Sabtu (12/7).

Tak hanya Kantor PBJ, Arief juga menyarankan agar Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut ikut menjadi target penggeledahan. Menurutnya, dua kantor itu sangat berkaitan langsung dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan daerah, khususnya pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Karena sangat mungkin bukti tambahan dapat diperoleh dari kedua kantor tersebut," tambahnya.

Arief menyebutkan bahwa jika KPK benar-benar ingin menyeret Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam kasus korupsi proyek infrastruktur jalan yang menyeret Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting dan beberapa pihak lain, maka penguatan alat bukti menjadi hal mutlak.

"Informasi yang beredar di kalangan legislatif menyebutkan bahwa proyek yang di-OTT KPK tidak tertera dalam APBD Sumut. Maka bisa dipastikan ada kebijakan tertulis yang dijadikan dasar untuk penganggaran tersebut. Siapa pembuat kebijakan itu harus diungkap," tegas Arief.

Ia menilai keberanian KPK dalam membongkar kasus ini secara menyeluruh akan sangat menentukan arah penegakan hukum di Sumatera Utara.

"Tinggal keberanian KPK kita tunggu untuk mengungkap itu," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KPK Cecar Nusron Wahid soal Duit HGB Summarecon dan Mutasi Jabatan, Empat Orang Kepercayaannya Terseret 2. 5 Jam Diperiksa KPK, Nusr

GMPET-SU Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jalan dan DJKA Sumut, Demi Penegakan Hukum yang Transparan

KPK Kembali Tahan 7 Tersangka Baru, Fee Proyek Diduga Mengalir hingga Miliaran Rupiah

KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan

KPK Tetapkan Delapan Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Delapan Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut Terungkap, Otti S. Batubara Desak KPK Bongkar Aktor di Balik Layar