Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor
Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor
News
Baca Juga:
- Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah, PLN UIP SBU dan Pemkot Subulussalam Kolaborasi Dukung Pembangunan PLTA Kumbih 3
- Pejabat Tinggi Sumut Dijadwalkan Hadiri Rakerda JMSI Sumut dan Pelantikan JMSI Sergai-Tebing Tinggi
- Ketua TP PKK Asahan Kunjungi Paviliun Daerah di PRSU ke-50, Dorong Semangat UMKM Tembus Pasar Lebih Luas
MEDAN– Gelombang penempatan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke posisi strategis di pemerintahan provinsi, termasuk yang baru-baru ini terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), kembali memantik pertanyaan krusial: Apakah ini solusi efektif untuk memperkuat daerah, atau justru cerminan dari kemandekan birokrasi dan minimnya kaderisasi mumpuni di tingkat lokal?
Penunjukan sejumlah figur dari pusat, yang kerap kali beralasan untuk "memperkuat koordinasi" atau "membawa perspektif baru", menimbulkan bisik-bisik di kalangan internal Pemprovsu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ketiadaan figur yang memadai dari internal provinsi sudah sedemikian parah sehingga intervensi dari pusat menjadi keniscayaan?
Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, H Syahrir Nasution menyatakan keprihatinannya. "Penempatan pejabat dari Kemendagri bisa jadi blessing in disguise jika mereka membawa inovasi dan integritas. Namun, jika ini menjadi tren tanpa evaluasi mendalam terhadap kapasitas SDM lokal, maka kita patut curiga ini hanya solusi instan yang menutup mata pada masalah akar: lemahnya sistem kaderisasi dan pengembangan talenta di Pemprovsu sendiri," ujarnya.
Publik berharap, kehadiran pejabat dari Kemendagri benar-benar membawa angin segar dan bukan sekadar menempati posisi tanpa terobosan berarti. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana penempatan ini mampu memberdayakan birokrasi lokal, dan bukan justru menciptakan ketergantungan yang kian memperlemah otonomi daerah. Akuntabilitas dan transparansi dari setiap kebijakan mutasi ini menjadi kunci untuk menjawab keraguan yang kini merebak.red2
Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor
News
PDI Perjuangan Perkuat Konsolidasi di Samosir, Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC Samosir
kota
Kapolda Sumut Tekankan Peran Strategis Intelkam Jaga Stabilitas dan Antisipasi Kerawanan
kota
Polda Sumut Bangun dan Revitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi, Buka Akses Warga hingga Pelosok
kota
sumut24.co BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam menyambut semangat kemerdekaan tak cukup merayakannya dengan seremoni nam
News
sumut24.coASAHAN, Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan ratusan anggota Kelompok Tani (Koptan) binaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKT
News
Terima Penghargaan dari Kemendagri,Bobby Nasution Komitmen Terus Hadirkan Hunian Layak dan Terjangkau bagi Masyarakat
kota
Skema Pajak TPL Dibongkar Dua Pengawas Pajak Ditahan, Dugaan Permainan Berjalan 17 Tahun
kota
Srikandi Madrasah Karya Aisyah Rahma Siregar, Dari Kepemimpinan Perempuan untuk Masa Depan Pendidikan
kota
Petani Madina Berpeluang Cuan dari Serai Wangi dan Nilam, Pemkab Siapkan Pola Kemitraan
kota