Rotasi Pejabat Pusat ke Daerah: Solusi Instan atau Sinyal Krisis Kapasitas Lokal?

Baca Juga:

• KORSA Desak KPK Periksa Kepala BBPJN Sumut Non Aktif Stanley C.H, dan Kasatker PJN I Sumut Non Aktif Dicky Erlangga, serta Seluruh PPK
• Sorotan Penunjukan Sekdaprovsu dari Kemendagri: Bobby Nasution Dituding Mematikan Karir Pejabat Pemprovsu
• KORSA Desak KPK Periksa Kepala BBPJN Sumut Non Aktif Stanley C.H Tuapattinaja, dan Kasatker PJN I Sumut Non Aktif Dicky Erlangga, serta Seluruh PPK ya

MEDAN– Gelombang penempatan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke posisi strategis di pemerintahan provinsi, termasuk yang baru-baru ini terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), kembali memantik pertanyaan krusial: Apakah ini solusi efektif untuk memperkuat daerah, atau justru cerminan dari kemandekan birokrasi dan minimnya kaderisasi mumpuni di tingkat lokal?
Penunjukan sejumlah figur dari pusat, yang kerap kali beralasan untuk "memperkuat koordinasi" atau "membawa perspektif baru", menimbulkan bisik-bisik di kalangan internal Pemprovsu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ketiadaan figur yang memadai dari internal provinsi sudah sedemikian parah sehingga intervensi dari pusat menjadi keniscayaan?
Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, H Syahrir Nasution menyatakan keprihatinannya. "Penempatan pejabat dari Kemendagri bisa jadi blessing in disguise jika mereka membawa inovasi dan integritas. Namun, jika ini menjadi tren tanpa evaluasi mendalam terhadap kapasitas SDM lokal, maka kita patut curiga ini hanya solusi instan yang menutup mata pada masalah akar: lemahnya sistem kaderisasi dan pengembangan talenta di Pemprovsu sendiri," ujarnya.
Publik berharap, kehadiran pejabat dari Kemendagri benar-benar membawa angin segar dan bukan sekadar menempati posisi tanpa terobosan berarti. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana penempatan ini mampu memberdayakan birokrasi lokal, dan bukan justru menciptakan ketergantungan yang kian memperlemah otonomi daerah. Akuntabilitas dan transparansi dari setiap kebijakan mutasi ini menjadi kunci untuk menjawab keraguan yang kini merebak.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KORSA Desak KPK Periksa Kepala BBPJN Sumut Non Aktif Stanley C.H, dan Kasatker PJN I Sumut Non Aktif Dicky Erlangga, serta Seluruh PPK

Sorotan Penunjukan Sekdaprovsu dari Kemendagri: Bobby Nasution Dituding Mematikan Karir Pejabat Pemprovsu

KORSA Desak KPK Periksa Kepala BBPJN Sumut Non Aktif Stanley C.H Tuapattinaja, dan Kasatker PJN I Sumut Non Aktif Dicky Erlangga, serta Seluruh PPK ya

Wali Kota di Wakili Sekda melantik Pejabat Administrator dan Pengawas Pemko Pematangsiantar

Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 Telah Disusun, Berikut Detailnya

Pejabat Provsu Gelar Syukuran atas Penangkapan Topan Ginting oleh KPK