Warga Sumut Gantungkan Harapan ke KPK Bongkar Kasus Topan Ginting Diduga Korupsi Mulai Dari Pemko Medan

Baca Juga:

• Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan
• Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun
• Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II

MEDAN – Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) kini menggantungkan harapan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus dugaan suap proyek infrastruktur yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), secara transparan dan tuntas.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan menyampaikan harapan itu saat dimintai tanggapannya oleh wartawan, Minggu (29/6), menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Topan Ginting. Ia menilai, peristiwa OTT ini memalukan dan mencoreng wajah pemerintah di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.

"Ini tamparan keras bagi Presiden Prabowo Subianto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri PU Dody Hanggodo," tegas Sutrisno.

Sutrisno meminta KPK untuk memeriksa seluruh proyek infrastruktur yang telah dilelang di Sumut, termasuk penyedia jasa konsultan dan kontraktor yang memenangkan tender. Ia menduga, ada praktik suap dan janji-janji di balik proses pengadaan proyek-proyek tersebut.

Tak hanya itu, mantan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini juga menyoroti kemungkinan adanya kekuatan besar di belakang Topan Ginting, yang memungkinkan dia turut mengatur proyek jalan nasional di bawah Kementerian PUPR.

"KPK harus mendalami semua pihak yang terlibat. Kita ingin tahu siapa yang memberi restu dan siapa yang mendapat keuntungan dari permainan ini," ujar Sutrisno.

Ia juga menantang Topan Ginting agar bersikap jujur dan terbuka mengenai perannya dalam pengaturan lelang proyek, baik di Dinas PUPR Sumut, balai kementerian, maupun saat ia masih menjabat Kadis PUPR Pemko Medan dan Pjs Sekda Kota Medan.

Secara khusus, Sutrisno meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution ikut bertanggung jawab sebagai atasan langsung Topan Ginting.

"Topan Ginting tidak mungkin bermain sendiri tanpa sepengetahuan pimpinannya. Gubernur harus memberi klarifikasi kepada publik," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta KPK membuka penyelidikan secara menyeluruh sejak Topan menjabat Kadis PUPR Pemko Medan hingga kini di Pemprov Sumut. Menurutnya, praktik korupsi ini diduga telah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak kepentingan.

"Warga Sumut menanti keberanian KPK untuk membongkar kasus ini secara terang benderang, tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat, harus ditindak tegas," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II

Polres Padangsidimpuan Jemput Paksa Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera, AKBP Wira Prayatna Terus Lakukan Pengembangan Projek Taman Dek Kantin

KPK Serahkan Buku Pendidikan Antikorupsi Kepada MRPTNI Dalam Forum SNPMB 2026

Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung Amankan DPO Kasus Penipuan Asal Kejari Semarang