DPRD Sumut Minta Evaluasi Mendalam Kebijakan SPP Gratis di SMA/SMK Negeri

Baca Juga:

• Bupati Buka MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Deli Serdang, 419 Siswa Mulai Masuk Asrama
• Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna
• Gerakan Aksi Bergizi Digelar di Sekolah Asahan, Langkah Nyata Putus Mata Rantai Stunting Sejak Dini

Medan – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) meminta Pemerintah Provinsi Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK Negeri.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Ahmad Darwis, menyebut bahwa kebijakan SPP nol rupiah belum sepenuhnya menjamin akses pendidikan yang setara, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

"Bukan hanya soal SPP nol rupiah. Jika keluarga masih harus merogoh kantong ratusan ribu rupiah, maka akses pendidikan tetap belum sepenuhnya setara," ujar Darwis, Rabu (25/6/2025).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penerapan kebijakan ini harus dilakukan secara fleksibel dan bertahap, mengingat belum semua daerah siap secara infrastruktur dan pendanaan.

"Sekolah gratis adalah janji besar dalam dunia pendidikan. Namun, tanpa kesiapan infrastruktur, kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta dukungan anggaran yang memadai, program ini justru berpotensi memperlebar ketimpangan di masyarakat," jelasnya.

Darwis mengusulkan empat solusi utama agar kebijakan pendidikan gratis benar-benar efektif dan menyentuh kelompok yang membutuhkan:

1. Perluasan Bantuan Non-SPP
Pemerintah daerah perlu menganggarkan bantuan untuk kebutuhan seragam, buku, transportasi, hingga makan siang, serta mendorong keterlibatan CSR dari perusahaan lokal.

2. Transparansi dan Pengawasan Dana Sekolah
Sekolah wajib mempublikasikan rincian penggunaan Dana BOS dan iuran komite secara terbuka, baik secara tertulis maupun digital. Selain itu, perlu dibentuk komite independen dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana.

3. Standarisasi Biaya Tambahan
Pemerintah harus menetapkan batas maksimum iuran sukarela agar tidak menjadi beban tersembunyi bagi orang tua siswa.

4. Pendampingan untuk Keluarga Miskin
Program pendidikan gratis perlu terintegrasi dengan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT agar keluarga rentan dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga lulus.

Darwis menegaskan, meski SPP sudah digratiskan melalui Dana BOS dan APBD, siswa dan orang tua masih terbebani biaya lain seperti seragam, atribut OSIS, buku LKS, fotokopi materi tambahan, hingga iuran kegiatan ekstrakurikuler.

"Di lapangan, pihak sekolah mengaku terpaksa memungut biaya tambahan karena Dana BOS belum cukup untuk menutupi operasional harian, terutama menggaji guru honorer dan membiayai kegiatan siswa," tutup Darwis.res2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Buka MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Deli Serdang, 419 Siswa Mulai Masuk Asrama

Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna

Gerakan Aksi Bergizi Digelar di Sekolah Asahan, Langkah Nyata Putus Mata Rantai Stunting Sejak Dini

DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik

Donasi Insan PLN Hadirkan Listrik Gratis Bagi 13 Keluarga di Simalungun

Stan DLHK Sumut Buka Konsultasi Perizinan Sekolah Rakyat