Jaga Marwah Desak Presiden Copot Mendagri: Kontroversi 4 Pulau Jadi Bukti Gagalnya Kepemimpinan

Baca Juga:

• Percepat Sertifikasi Aset Daerah, Wali Kota Tanjungbalai dan Kakanwil BPN Sumut Tinjau Pulau Milik Pemko
• Perkuat Sinergi Pengamanan Objek Vital Nasional, PLN dan Polda Aceh Kolaborasi Dukung Keandalan Kelistrikan Serta Ketahanan Energi
• Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru Warnai HUT ke-25 Partai Demokrat, Bupati Asahan : Sinergi Jaga Lingkungan Kunci Kesejahteraan Warga

Medan — Polemik status empat pulau di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh kembali memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba atau Edoy, dengan tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus mengevaluasi, bahkan mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari jabatannya.

"Kontroversi ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah puncak gunung es dari buruknya tata kelola pemerintahan pusat terhadap daerah. Empat pulau itu dari sisi sejarah, budaya, dan hukum, jelas milik Aceh. Tapi mengapa bisa begitu mudah dialihkan secara administratif oleh Mendagri tanpa melibatkan partisipasi publik dan kajian mendalam?" tegas Edoy kepada wartawan, Senin (17/6/2025) di Medan.

Menurutnya, keputusan Mendagri menerbitkan Permendagri yang mengalihkan empat pulau ke wilayah Sumatera Utara tanpa kajian historis dan yuridis yang transparan, adalah bentuk pengabaian terhadap keadilan wilayah dan potensi pemicu konflik antar daerah.

"Ini bukan hanya soal peta wilayah, ini menyangkut marwah masyarakat Aceh. Sejak dulu, pulau-pulau itu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Aceh. Keputusan sepihak dari Mendagri sangat mencederai semangat otonomi daerah dan rekonsiliasi pasca-konflik yang selama ini dijaga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Jaga Marwah menyebut bahwa Sumatera Utara tidak kekurangan pulau untuk dikembangkan. Yang diperlukan justru pengelolaan yang adil, profesional, dan terarah. "Alhamdulillah... Sumut juga punya banyak pulau yang belum disentuh pembangunan. Kenapa harus serobot milik tetangga yang sudah jelas dalam sejarah dan perundang-undangan?" sindirnya.

Evaluasi atau Copot?

Edoy menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan penting dalam mengambil keputusan strategis untuk menegakkan keadilan wilayah. "Ini momen uji nyali bagi Presiden. Jangan sampai Presiden dianggap diam dan membiarkan menterinya memantik api konflik baru di antara provinsi. Presiden harus tegas, evaluasi total atau copot Mendagri," tandasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kewibawaan negara sangat ditentukan dari bagaimana keadilan ditegakkan, bukan dari berapa banyak keputusan dibuat di Jakarta.

Minta Presiden Datang ke Perbatasan

Sebagai bentuk keseriusan, Jaga Marwah akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo untuk segera turun langsung ke wilayah perbatasan Aceh-Sumut guna mendengar aspirasi masyarakat.

"Kita siap fasilitasi Presiden untuk dialog terbuka dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat sipil dari kedua provinsi. Jangan hanya dengar laporan di meja. Datanglah ke lapangan, agar tahu mana yang benar dan mana yang manipulatif," ucap Edoy.

Ia pun mengajak elemen-elemen sipil lain untuk tetap menjaga ketenangan, namun tidak diam terhadap ketidakadilan.

"Jaga Marwah akan terus bergerak. Ini soal kehormatan rakyat. Mendagri bukan dewa peta. Dia wajib diingatkan, atau digantikan."

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Percepat Sertifikasi Aset Daerah, Wali Kota Tanjungbalai dan Kakanwil BPN Sumut Tinjau Pulau Milik Pemko

Perkuat Sinergi Pengamanan Objek Vital Nasional, PLN dan Polda Aceh Kolaborasi Dukung Keandalan Kelistrikan Serta Ketahanan Energi

Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru Warnai HUT ke-25 Partai Demokrat, Bupati Asahan : Sinergi Jaga Lingkungan Kunci Kesejahteraan Warga

Wujud Sinergi Dan Kolaborasi, BPN Aceh Serahkan 21 Sertipikat HGB PLTA Peusangan Kepada PLN

Sekda Mursid Ajak Masyarakat Rawat dan Lestarikan Pohon di Kawasan Lut Tawar

Eks Kombatan GAM Ramai Hijrah ke Partai Nasional