
Program Enam PHTC Berbiaya Rp300- 400 miliar, Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
Program Enam PHTC Berbiaya Rp300 400 miliar,Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
kotaBaca Juga:
"Sebagian komunitas muda dan intelektual Batak menolak pembangunan salib setinggi 30 meter ini, karena salib dianggap sebagai simbol agama Kristen dan tidak representatif terhadap identitas kultural universal Batak," ujar Shohibul Anshor Siregar. "Ada kecurigaan bahwa proyek ini merupakan kelanjutan hegemoni simbol keagamaan warisan kolonial," tambahnya.
Penolakan ini didukung oleh analisis historis yang mengungkap keterkaitan antara kolonialisme Belanda dan kristenisasi paksa di Tanah Batak pada abad ke-19. Penelitian terbaru membongkar bias dalam historiografi lama yang dipengaruhi perspektif kolonial dan Kristen, menunjukkan bahwa kristenisasi seringkali disertai kekerasan simbolik dan fisik.
Shohibul Anshor Siregar juga menyoroti bahwa ruang budaya Batak pascakolonial menjadi arena pertarungan simbolis yang sengit. Pembangunan Silang Hangoluan dianggap sebagai upaya mengukuhkan narasi "Batak = Kristen" dan meminggirkan kelompok minoritas seperti Malim dan Muslim Batak, serta melanjutkan stigmatisasi kolonial terhadap kepercayaan lokal.
"Upaya para penentang monumen Titik Nol Habatahon adalah bagian dari perlawanan terhadap hegemoni melalui data dan solidaritas," tegas Shohibul Anshor Siregar. "Digitalisasi naskah kuno Batak menjadi sarana penting dalam perjuangan ini," lanjutnya.
Digitalisasi naskah kuno Batak diharapkan dapat membuka akses luas terhadap sumber-sumber sejarah yang beragam, mengungkap kekayaan keyakinan dan praktik budaya Batak pra-Kristen. Namun, Shohibul Anshor Siregar mengingatkan bahwa digitalisasi harus dilakukan secara inklusif dan terbebas dari niat buruk untuk menghilangkan referensi terhadap entitas lain.
Lebih lanjut, Shohibul Anshor Siregar menekankan pentingnya repatriasi naskah-naskah Batak yang kini banyak tersimpan di institusi asing. "Kolonialisme pengetahuan dan fragmentasi sejarah adalah tantangan besar. Repatriasi dan pembangunan infrastruktur berdaulat sangat mendesak untuk merebut kembali kedaulatan atas narasi sejarah," pungkasnya.red2
Program Enam PHTC Berbiaya Rp300 400 miliar,Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
kotaWali Kota membuka Sosialisasi Pengenalan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Rangka Kerjasama Lintas Perangkat Daerah
kotaWali Kota menghadiri Dies Natalis ke60 Tahun USI, di Aula Radjamin Purba Kampus USI
kotaPendidik Itu Pemimpin, Pemimpin Itu Pendidik
kotaKAMAK Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Pengadaan PTI Jaman Pj Walikota Tebing Tinggi Meottaqien Hasrimy
kotasumut24.co Medan. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendukung dan mengharapkan Komunitas Medan Teater, tampil maksimal serta mengh
kotaRapat Paripurna DPRD Sumut, Gubernur Dinilai Arogan dan Tak Transparan Soal Pergeseran Anggaran
kotaSekda Kabupaten Solok Kunjungi Kantor Camat X Koto di Atas, Dorong Peningkatan Layanan Publik
kotaJNE&ndashKADIN Bersinergi, Dorong UMKM Padangsidimpuan Tumbuh lewat Inovasi dan Logistik Digital
kotasumut24.co Palas, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., bersama Peja
News