Dugaan Jual-Beli Proyek Beredar Di Siantar, Jaga Marwah:Walikota Diminta Jelaskan Kehadirannya di KPK

Baca Juga:

• Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas
• BPK RI Temukan 20 Proyek Bermasalah di Deli Serdang, Potensi Kerugian Capai Rp1,6 Miliar Barapaksi Desak Kejatisu Usut Tuntas dan Periksa Pejabat Terk
• Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka

Siantar- Mencuatnya dugaan jual beli proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematang Siantar, menuai kecamatan dan sorotan aktivis anti korupsi di Nasional.

Pasalnya, dugaan jual beli proyek di Pemko Siantar ini sempat menari perhatian, pasaca beredarnya sejumlah informasi pertemuan yang digagas sosok berinisial IMN serta menuai bantahan oknum pejabat di Pemko Pematangsiantar .

"Sangat miris, Walikota Siantar baru saja di panggil KPK bersama 6 kepala daerah lainnya di Sumatera Utara dalam hal kordinasi,supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK. Apakah berkaitan terkait jual beli tersebut,sehingga KPK memangil Walikota? Ini harus di usut tuntas, Pemko harus terbuka terhadap informasi ini, Ujar Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) Sumatera Utara Edison Tamba/Edoy,Sabtu (3/5/2025) kepada media.

Dikatakan Edison Tamba yang juga Ketua Depidar Wira Karya Indonesia Provinsi Sumatera Utara, mengatakan, persoalan dugaan jual beli proyek, indikasi korupsi ,jual beli proyek, atau mengenai penggunaan bersifat dugaan penyalahgunaan anggaran sangat sensitif saat ini menjadi sorotan.

Karena perekonomian sangat defisit serta lagi kencang pemotongan anggaran. "Kenapa isu dugaa jugak beli proyek ini seakan terkesan pembiaran? " Tegas Edison Tamba atau akrab disapa Edoy.

Untuk itu, lanjut Edoy sebelum mengakhiri, Walikota atau Sekretaris Daerah (Sekda) harus lakukan pernyataan terbuka mengenai informasi ini. Jangan menjadi bola liar serta kontroversi ditengah masyarakat.

"Sesuai butir Pasal 4 ayat 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Kita minta Walikota memberikan pernyataan terbuka, sekaligus penjelasan mengenai kehadirannya di KPK. Jika memang berkaitan,seegra amankan oknum yang diduga jual beli proyek yang bersumber dari APBD Pemko tersebut" Pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas

BPK RI Temukan 20 Proyek Bermasalah di Deli Serdang, Potensi Kerugian Capai Rp1,6 Miliar Barapaksi Desak Kejatisu Usut Tuntas dan Periksa Pejabat Terk

Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka

Disebut Terima Fee Hampir 1M, Menantu Mantan Bupati Labuhanbatu Berbelit di Pengadilan Tipikor.

PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

DPC AWI Kota Medan : Usut Pengerjaan Pembangunan Gedung Kejatisu Senilai Rp 96 Miliar