SMAN 1 Tanjung Morawa Diduga Lakukan Pungli Perpisahan, Ombudsman dan Aturan Pemerintah Dilanggar

Baca Juga:

• Mantan Bendahara SMAN 19 Medan Divonis 1 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Klien Kami Dihukum Karena Kealpaannya, Bukan Korupsi
• *Pelaku Penganiayaan Berhasil Diamankan Polsek Tanjung Morawa*
• Pengurus Maqom Beraudensi, Mahyaruddin Salim : Dukung Visi Tanjungbalai EMAS

Deli Serdang – Praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan di Sumatera Utara. SMAN 1 Tanjung Morawa diduga melakukan pungutan biaya perpisahan kepada siswa kelas XII, yang bertentangan dengan aturan resmi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2010 secara tegas melarang sekolah melakukan pungutan kepada peserta didik. Himbauan Ombudsman RI pun memperkuat larangan tersebut, terutama terkait pungutan biaya perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua murid.

Namun, pada 12 April 2025, SMAN 1 Tanjung Morawa justru menggelar acara perpisahan yang dibarengi dengan kutipan dana dari siswa. Fakta ini diungkap Hasiholan (48), warga Kecamatan Lubuk Pakam yang dikenal sebagai pemerhati pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.

"Ini pelanggaran serius. Biaya perpisahan dilarang dipungut dari siswa. Kalau sudah terlanjur dikutip, wajib dikembalikan. Kalau tidak, aparat hukum patut turun tangan," tegas Hasiholan saat ditemui wartawan, Minggu (20/4/2025).

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Morawa, Makmur Efendi Sitompul, S.Pd., M.Pd., enggan memberikan keterangan. Ia justru mengutus Humas sekolah, Insan, untuk menemui wartawan di area parkir sekolah.

Insan menyampaikan bahwa sekolah hanya mengutip Rp250.000 per siswa. Namun keterangan ini justru dibantah oleh salah satu siswa kelas XII, inisial "FI", yang menyebutkan bahwa total biaya yang diminta mencapai Rp530.000 per siswa.

"Rp130 ribu untuk baju, dan Rp400 ribu untuk acara perpisahan," ungkap FI.

Selisih informasi ini memperkuat dugaan bahwa ada ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana oleh pihak sekolah. Masyarakat pun mendesak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara segera turun tangan.

"Ini bukan sekadar soal uang. Ini soal integritas dunia pendidikan. Jangan sampai siswa belajar dari contoh buruk," tambah Hasiholan.

Praktik pungli di sekolah tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menciderai semangat pendidikan yang seharusnya bersih, transparan, dan adil bagi semua. Kasus ini menjadi ujian bagi instansi terkait untuk menindak tegas pelanggaran, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan negeri.Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mantan Bendahara SMAN 19 Medan Divonis 1 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Klien Kami Dihukum Karena Kealpaannya, Bukan Korupsi

*Pelaku Penganiayaan Berhasil Diamankan Polsek Tanjung Morawa*

Pengurus Maqom Beraudensi, Mahyaruddin Salim : Dukung Visi Tanjungbalai EMAS

Silaturahmi, Wali Kota Tanjungbalai Ajak Insan Pers Dukung Visi Tanjungbalai EMAS

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Sidak Dapur SPPG, Minta Standar Kebersihan dan Kandungan Gizi Menu Ditingkatkan

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Beri Pembekalan Kepemimpinan Dengan Siswa SMPN