Pelantikan JMSI Sumbar 2026: Perkuat Barisan Media Siber, Lima Tokoh Raih JMSI Awards
PADANG Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Barat memasuki babak baru. Pelantikan kepengurusan JMSI Sumbar 2026 menjadi moment
News
Baca Juga:
- Pastikan Siap Tampil Terbaik, Ketua TP PKK Asahan Pantau Langsung Persiapan Lomba "Aku Hatinya PKK" ke Tingkat Provinsi
- Manfaatkan Lahan Eks HGU Sebelum Dibangun Lapas, Wakil Bupati Asahan Dukung Penanaman Jagung untuk Ketahanan Pangan dan Bekal Hidup Warga Binaan
- Paviliun Deliserdang Raih Terbaik I PRSU ke-50
Menurut Syahrir, keterbukaan informasi sangat penting dalam kasus yang menyangkut pejabat publik, agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Ia menegaskan, masyarakat berhak tahu bentuk dugaan pencemaran nama baik tersebut, mengingat posisi kedua pihak yang merupakan pejabat tinggi di lingkup pemerintahan provinsi.
"Publik perlu tahu, pencemaran nama baik seperti apa yang dilakukan oleh Kadisperindag ESDM terhadap Gubernur. Jangan dibiarkan menjadi kabar burung. Ini penting sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan pejabat agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak," ujar Syahrir di Medan, Jumat (19/4/2025).
Syahrir menilai, jika masalah ini dibiarkan tanpa klarifikasi dan transparansi, maka akan membuka ruang bagi munculnya asumsi-asumsi negatif. Terlebih, saat ini publik sangat kritis dan menaruh perhatian besar terhadap etika serta integritas para pejabat publik.
Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi antarpejabat harus dilandasi etika dan tanggung jawab moral. "Jika benar ada unsur pencemaran nama baik, tentu harus ada proses hukum atau mekanisme klarifikasi yang adil. Tapi yang tak kalah penting adalah memberi tahu publik duduk persoalannya. Jangan sampai menjadi preseden buruk di tengah iklim birokrasi yang sedang dibenahi," tambahnya.
Meski belum diketahui secara rinci pernyataan atau tindakan Mulyadi Simatupang yang dianggap mencemarkan nama baik Gubernur Bobby, namun isu ini sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan birokrat dan masyarakat Sumatera Utara.
Syahrir berharap, baik pihak Gubernur maupun Kadisperindag ESDM dapat memberikan penjelasan terbuka untuk menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan. Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah seperti ini harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi, jangan seperti Anak kecil " Child Hood Character" melakukan kepemimpinan itu, seperti" NYALI KERDIL ", karena Keterbukaan Informasi harus di junjung tinggi, secara positip, ucapnya.
"Jangan ada yang ditutupi. Jika memang ada pelanggaran etika atau hukum, ya harus ditindak. Tapi masyarakat juga harus tahu duduk persoalannya secara utuh," tutupnya.red2
PADANG Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Barat memasuki babak baru. Pelantikan kepengurusan JMSI Sumbar 2026 menjadi moment
News
JAKARTA Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan delegasi tingkat tinggi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipim
News
JAKARTA Pasar minuman herbal Indonesia kembali mendapat perhatian dari perusahaan besar asal Tiongkok. Guangzhou Pharmaceutical Holdings L
News
Pubukpakam Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap neneknenek yang di kriminalisasi dilanjutkan di Pengadilan Negeri Lubuk
Hukum
Rumah Jadi Kedok, Narkoba Jadi Bisnis "IRT" Bandar Narkoba Diciduk Sat Narkoba Polrestabes Medan
News
sumut24.co ASAHAN, Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci keberhasilan Tim Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan dalam membongkar k
News
sumut24.co ASAHAN, Kecepatan dan ketelitian penyelidikan kepolisian kembali membuahkan hasil. Tim Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polres A
News
Rp95 Juta Dana Agen BRILink Dibekukan BRI Unit Limapuluh, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Hukumnya
News
Meriahkan HUT ke81 RI, DSILS dan BMRS Gelar Latihan Gabungan Merah Putih
Sport
KONI Padangsidimpuan siap suksesi Porprovsu 2026 di Medan
Sport