Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Baca Juga:
Medan – Dukungan terhadap Musa Rajekshah, atau yang akrab disapa Ijeck, untuk kembali memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) terus mengalir. Berbagai elemen kader hingga simpatisan menilai bahwa Ijeck memiliki rekam jejak yang terbukti membawa kemajuan bagi Partai Golkar di Sumatera Utara.
Sejak menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, Ijeck dinilai berhasil merangkul seluruh elemen partai dari tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan. Di bawah kepemimpinannya, struktur partai menjadi lebih solid, kegiatan kepartaian aktif dilakukan, dan komunikasi politik dijalin secara intensif, baik secara internal maupun eksternal.
"Ijeck membawa semangat baru bagi Golkar Sumut. Ia tidak hanya fokus pada struktur, tetapi juga turun langsung ke masyarakat, mendengar aspirasi, dan memberikan solusi nyata. Ini pemimpin yang dibutuhkan Golkar hari ini," ujar salah satu kader Golkar yang juga Ketua DPD Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sumut kepada Wartawan, Sabtu (12/4).
Menurut Dedi lagi, salah satu indikator keberhasilan Ijeck selama menjabat adalah meningkatnya elektabilitas Partai Golkar di Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, program-program sosial yang digagasnya pun banyak mendapat apresiasi dari masyarakat. Tak sedikit kalangan muda yang mulai melirik Partai Golkar karena figur Ijeck yang dinilai terbuka, progresif, dan visioner.
Tak hanya itu, Ijeck juga dikenal sebagai sosok yang loyal terhadap partai dan tokoh nasional Golkar. Ia aktif mengampanyekan program-program strategis partai di tingkat daerah, dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai kekaryaan yang menjadi jati diri Partai Golkar sejak awal.
"Salah satu kekuatan Ijeck adalah kemampuannya membangun komunikasi politik yang sehat, baik dengan sesama parpol maupun pemerintah. Ini penting agar Partai Golkar tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan Sumut," tambah analis politik dari Universitas Sumatera Utara.
Menjelang Musda (Musyawarah Daerah) DPD Golkar Sumut yang akan digelar dalam waktu dekat, berbagai DPD II kabupaten/kota mulai menyuarakan harapan agar Ijeck kembali memimpin. Banyak yang meyakini kesinambungan kepemimpinan adalah kunci agar program yang telah berjalan tidak terputus di tengah jalan.
Termasuk Sinergi Program kerja dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang Di Pimpin Ketum Bahlil Lahadalia.
Dengan semua pencapaian tersebut, tak berlebihan jika banyak pihak menilai bahwa Ijeck adalah figur yang tepat dan layak untuk terus melanjutkan kepemimpinan Golkar Sumut ke depan.rel
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi
kota
sumut24.co ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terk
kota
Medan sumut24.co Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikat
kota
sumut24.co ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegia
News
sumut24.co ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisia
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan seka
News
KH. Akhmad Khambali Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil
kota
MEDAN Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah
kota