Anggota DPR RI Karmila Sari Sosialisasi UU Minerba di PCR: Dorong Partisipasi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan

Baca Juga:

• Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah
• El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan
• APBD Kota Medan 2027 Disepakati Sebesar Rp6,98 Triliun Lebih

Pekanbaru - Anggota Komisi X DPR RI, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) kepada mahasiswa Politeknik Caltex Riau (PCR) pada Senin (24/03/2025) di Aula. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sektor pertambangan dan peluang yang terbuka di dalamnya, khususnya bagi perguruan tinggi.

Dalam paparannya, Karmila Sari menekankan bahwa sektor pertambangan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UU Minerba memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam sektor ini, yang dapat memberikan manfaat ganda.

"Perguruan tinggi dapat memperoleh pemasukan tambahan, meningkatkan kegiatan penelitian, dan terlibat dalam pengolahan hasil tambang. Sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan dan penelitian, serta berkontribusi pada pembangunan sektor pertambangan yang lebih baik," jelas Karmila Sari dihadapan mahasiswa Rohil di PCR.

Selain perguruan tinggi, koperasi, UMKM, dan organisasi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengelola usaha pertambangan. Nantinya, akan dibangun pabrik-pabrik untuk mengolah hasil tambang menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Karmila Sari juga menjelaskan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung program hilirisasi industri tambang. Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan ke dalam Dana Abadi Riset dan Inovasi Nasional (Danatara) untuk mendukung BUMN dan program hilirisasi di sektor energi, pangan, dan industri tambang.

"Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memiliki visi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada utang. Oleh karena itu, efisiensi dan fokus pada program hilirisasi menjadi prioritas," ungkap Karmila Sari.

Menanggapi isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Karmila Sari menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari solusi dengan mendorong kerja sama antara universitas dan BUMN.

"Kami berharap universitas dengan peringkat B minimal dapat memanfaatkan peluang kerja sama ini. Kami juga berharap agar universitas di Riau dapat memperoleh manfaat dari UU Minerba ini," tambahnya.

Sementra Pembina Keluarga Ikatan Mahasiswa Rohil, Dr Emansa Hasri Putra, ST, MEng, menyampaikan apresiasinya atas sosialisasi ini, yang memberikan wawasan baru bagi mahasiswa mengenai revisi UU Minerba. Ia berharap, kerja sama antara perguruan tinggi dan BUMN/BUMD dapat terwujud sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut.

Hal yang sama dikatakan Direktur Politeknik Caltex Riau (PCR), Dr Dadang Syarif, SS, SSi, MSc, menilai sosialisasi ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas. Ia menekankan bahwa PCR memiliki SDM yang mumpuni untuk mendukung implementasi UU Minerba, khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja terampil.

"Kami sebagai lembaga pendidikan tinggi siap berkontribusi dalam mendukung setiap peraturan atau undang-undang yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang energi," ujar Dadang Syarif.

Acara sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sektor pertambangan dan potensi yang dimilikinya bagi pembangunan Indonesia.

[rilis]

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah

El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

APBD Kota Medan 2027 Disepakati Sebesar Rp6,98 Triliun Lebih

R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting, Dari Penurunan PAD, Banjir, Harga Pangan Hingga Anggaran 35 Persen untuk Medan Utara

Fraksi PDI P DPRD Medan Soroti Penurunan Anggaran Kesehatan, Rumah Sakit Milik Pemko Minim Dokter Spesialis

Soroti Perubahan APBD, Fraksi Demokrat DPRD Medan Sampaikan Kritikan dan Catatan Penting