Demi Kenyamanan Warga, AKBP Dodik Yulianto Pimpin Pemantauan Lalu Lintas Pagi Hari
Demi Kenyamanan Warga, AKBP Dodik Yulianto Pimpin Pemantauan Lalu Lintas Pagi Hari
News
Baca Juga:
Proses ini berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Padang Lawas dan turut dihadiri oleh pejabat penting lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam (PMA) menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari upaya mencapai visi-misi lima tahun pemerintahannya serta mendorong kemajuan daerah.
Beberapa pejabat yang menerima SK di antaranya adalah Muliadi Hasibuan, S.Pd., sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pejabat lain yang mengisi posisi strategis di berbagai dinas.
Namun, apakah rotasi ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Salah satu aspek yang perlu dikritisi adalah dasar hukum yang digunakan untuk merombak pejabat struktural secara besar-besaran.
*Regulasi Kemendagri Terkait Rotasi Pejabat*
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki sejumlah regulasi terkait rotasi dan mutasi pejabat daerah. Beberapa di antaranya yang relevan dengan kebijakan di Kabupaten Padang Lawas adalah:
1. Permendagri No. 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Rotasi pejabat eselon II di lingkungan pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Apakah rotasi ini telah melalui mekanisme tersebut?
2. Permendagri No. 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Dalam aturan ini ditegaskan bahwa pengisian jabatan harus sesuai dengan kompetensi dan melalui mekanisme seleksi yang transparan.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Mutasi dan rotasi harus dilakukan secara objektif, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Dari regulasi di atas, muncul pertanyaan kritis, Apakah rotasi besar-besaran di Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan ketentuan ini? Apakah ada unsur politis yang turut mempengaruhi keputusan ini?
"Rotasi yang dilakukan pemkab palas yang saat ini dipimpin Bupati yang baru terlihat ada unsur tendensius, benar atau tidak publik bisa menilai," Ujar Bang Regar selaku pemerhati pembangunan di Tabagsel
Rotasi pejabat seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan demi peningkatan kinerja pemerintahan. Transparansi dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat harus dijamin agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ASN maupun masyarakat."Pungkasnya
Di beberapa daerah lain, rotasi yang dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang jelas kerap menimbulkan sengketa administratif, bahkan hingga ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Palas untuk memastikan bahwa keputusan ini telah melalui prosedur yang benar dan berlandaskan aturan yang berlaku.
Berikut nama-nama yang menerima SK sebagai pelaksana tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut :
1. AHMAD DAMHURI, SE sebagai Kepala Dinas Sosial.
2. IRMANSYAH NASUTION, SE sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. ILHAMUDDIN HARAHAP, SE, MM sebagai Kepala Bidang Aset pada BPPKAD.
4. LUTFI ELPANJIANSYAH, SE sebagai Kabid Pasar pada Diskouperindag.
5. SITI WARNA DAULAY, ST sebagai Kabid Pengairan pada Dinas PU dan Tata Ruang.
6. KOMAD JAMAL HARAHAP sebagai Camat Ulu Sosa.
7. PARLINDUNGAN HASIBUAN sebagai Camat Ulu Barumun.
8. OBRIANI HASIBUAN, SKM sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 & Peng. Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup.
9. LIA SURTANTI, S.STP, MM sebagai Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
10. AZMI TONDI MARTUA, SH sebagai Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida.
11. ISKANDAR ZULKARNAIN HARAHAP, SKM sebagai Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes.
12. MUHAMMAD ISRO, S.TP sebagai Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
13. NURHAWA SARI SIREGAR, SE sebagai Kabid Pendataan, Penetapan dan Informasi pada BPPKAD.
14. WINDA VIA CARLINA Kasubbid Perbendaharaan pada BPPKAD.
15. RIZKI SAHALA SIREGAR, S.Pd Kasubbid Gaji dan Penatausahaan pada BPPKAD.
16. AMINUR RAHMAN LUBIS, SH, MH, SE, Ak, SE Kasubbid Anggaran 1 pada BPPKAD.
17. AZWAR ANAS HASIBUAN, SP sebagai Kasubbid Pelaporan dan Pertanggungjawabn pada BPPKAD.
18. ALFI SYAHRIN, ST sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup.
19. UBA KHOIRIYAH LUBIS, SE sebagai Kasubbid Akuntansi pada BPPKAD.zal
Demi Kenyamanan Warga, AKBP Dodik Yulianto Pimpin Pemantauan Lalu Lintas Pagi Hari
News
113 Kecelakaan dalam 10 Bulan! Polres Tapsel Kerahkan 36 Personel di Operasi Zebra Toba 2026
News
Wabup Madina Atika Azmi Nasution Dukung Operasi Zebra 2026, Keselamatan Pengendara Jadi Prioritas
News
Operasi Zebra Toba 2026 Dimulai 16 November, Wakapolres Ingatkan Personel Jaga Integritas
News
Police Go To School, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Motivasi Siswa SMA Nurul Ilmi Jadi Generasi Berintegritas
News
Bupati Deliserdang Sambut Pelaksanaan Nikah Akbar KemenagLubukpakam
News
Rianto SH MH Dasco, Sugiono dan Ahmad Muzani Berpeluang Dampingi Prabowo, Keputusan di Tangan Presiden
News
Rembuk Pemuda Sumut Pendidikan Harus Menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah
News
PB PENDAWA INDONESIA DUKUNG PENUH SUFMI DASCO JADI WAPRES RI
News
Kemenimipas Bahas Dampak Transformasi bagi Layanan Publik
News