Surat LLdikti Wilayah I Kepada Rektor Sebagai Penanggungjawab Universitas Darma Agung Cacat Hukum

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas
• Soal Kasus Citraland, Basarin Tanjung: Kami Tidak Komentari, Biarkan Berproses Hukum
• Sosialisasi 4 Persoalan Hukum Di PN Tanjungbalai, Personel Sat Reskrim Hadir

Civitas akademika atau aktivis Universitas Darma Agung (UDA) menilai, surat yang menunjuk Rektor sebagai penanggungjawab yang dikeluarkan LLdikti Wilayah I per tanggal 15 Februari 2025, cacat hukum.

Pernyataan itu disampaikan, Sari Mula Matheus Situmorang, SH salah seorang Civitas Akademika UDA kepada sejumlah wartawan di Medan, Sabtu (15/3/2025) malam.

"Sejak dikeluarkannya surat penunjukan Rektor sebagai penanggungjawab telah menimbulkan banyak gejolak yang ada di UDA", kata, Sari Mula Matheus Situmorang.

Oleh karena itu sambung, Sari Mula Matheus Situmorang, atas nama mewakili para mahasiswa, ia meminta kepada LLdikti Wilayah I untuk mencabut surat per tanggal 15 Februari 2025. Selain itu meminta kepada Kepala LLdikti Wilayah I untuk berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pembina UDA agar apa yang ditakutkan tidak terjadi.

"Tidak ada dualisme kepengurusan di dalam Yayasan Perguruan Darma Agung. Yang ada hanya pengurus yayasan lama karena tidak terima diberhentikan", ungkap, Sari Mula Matheus Situmorang.

Sari Mula Matheus Situmorang berharap kiranya kepala LLdikti Wilayah I segera memproses surat permohonannya yang disampaikan tanggal 5 Maret 2025. Sebab dalam surat permohonan tersebut dia melampirkan bukti-bukti cacatnya kepengurusan rektor dan yayasan yang lama untuk mengurus UDA.

"Kepada pengurus lama legowolah. Kalau memang masih mau bertahan segeralah melakukan kewajibannya dan pengurus yang baru juga silahkanlah rangkul mereka yang lama untuk bersama-sama memajukan UDA," pesannya.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas

Soal Kasus Citraland, Basarin Tanjung: Kami Tidak Komentari, Biarkan Berproses Hukum

Sosialisasi 4 Persoalan Hukum Di PN Tanjungbalai, Personel Sat Reskrim Hadir

Prestice Gandeng Kemenkumham, Polda, dan 53 LBH di Sumut

Soal Penggunaan Arus Listrik di Wahana Pasar Malam Tanah Enam Ratus, DPC AWI Kota Medan Akan Surati PLN

Advokat Joni Sandri Ritonga Soroti Penegak Hukum yang Abaikan BPK RI dalam Kasus Korupsi