Surat LLdikti Wilayah I Kepada Rektor Sebagai Penanggungjawab Universitas Darma Agung Cacat Hukum

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Pelaku Pembacokan Jaksa Temukan Bukti Transfer Dugaan Pemerasan
• PH Menyerahkan Sepenuhnya Proses Penyidikan ke Penyidik, Kapolda Sumut : Godol Tidak Terlibat Dalam Pembacokan Jaksa
• Hukum Progresif, Harapan Mengurai Sesak Lapas

Civitas akademika atau aktivis Universitas Darma Agung (UDA) menilai, surat yang menunjuk Rektor sebagai penanggungjawab yang dikeluarkan LLdikti Wilayah I per tanggal 15 Februari 2025, cacat hukum.

Pernyataan itu disampaikan, Sari Mula Matheus Situmorang, SH salah seorang Civitas Akademika UDA kepada sejumlah wartawan di Medan, Sabtu (15/3/2025) malam.

"Sejak dikeluarkannya surat penunjukan Rektor sebagai penanggungjawab telah menimbulkan banyak gejolak yang ada di UDA", kata, Sari Mula Matheus Situmorang.

Oleh karena itu sambung, Sari Mula Matheus Situmorang, atas nama mewakili para mahasiswa, ia meminta kepada LLdikti Wilayah I untuk mencabut surat per tanggal 15 Februari 2025. Selain itu meminta kepada Kepala LLdikti Wilayah I untuk berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pembina UDA agar apa yang ditakutkan tidak terjadi.

"Tidak ada dualisme kepengurusan di dalam Yayasan Perguruan Darma Agung. Yang ada hanya pengurus yayasan lama karena tidak terima diberhentikan", ungkap, Sari Mula Matheus Situmorang.

Sari Mula Matheus Situmorang berharap kiranya kepala LLdikti Wilayah I segera memproses surat permohonannya yang disampaikan tanggal 5 Maret 2025. Sebab dalam surat permohonan tersebut dia melampirkan bukti-bukti cacatnya kepengurusan rektor dan yayasan yang lama untuk mengurus UDA.

"Kepada pengurus lama legowolah. Kalau memang masih mau bertahan segeralah melakukan kewajibannya dan pengurus yang baru juga silahkanlah rangkul mereka yang lama untuk bersama-sama memajukan UDA," pesannya.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kuasa Hukum Pelaku Pembacokan Jaksa Temukan Bukti Transfer Dugaan Pemerasan

PH Menyerahkan Sepenuhnya Proses Penyidikan ke Penyidik, Kapolda Sumut : Godol Tidak Terlibat Dalam Pembacokan Jaksa

Hukum Progresif, Harapan Mengurai Sesak Lapas

Dalam Rangka Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Bupati Simalungun dan Kajari Tantadangani Nota Kesepakatan

Alumni Fakultas Hukum USU Kecam Aksi Pembacokan Jaksa Kejari Deliserdang

Kebal Hukum?" – PT STTC dan Dugaan Kejahatan Lingkungan di Belawan