Periksa Kadis Lingkungan Hidup Deliserdang

sumut24.co -Medan,Diduga Kadis Lungkungan Hidup Deliserdang berinisial EN telah melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKn) didalam penerbitan UKL- UPL Perusahaan PT.Citra Hannochs Niagantara.

Baca Juga:

• Korban Pembacokan Kecewa : Pelaku Putar Balik Fakta, Penyidik Diduga Tak Netral
• Tak Masuk Database, Pegawai Non ASN Dipecat, Ini Kata Wali Ko Tanjungbalai
• Proyeksi PAD Dalam RPJMD Kota Medan 20252-2029 Tak Optimis

Penertiban UKL-UPL yang dilakukan Dinas Lingkugan Hidup Deliserdang, tidak melalui mekanisme dan pengujian dari hasil laboratorium sesuai dengan Undang – Undang nomor 20 tahun 2014.

Hal itu dikemukakan Arief selaku koordinator aksi unjukrasa Yayasan Pemerhati lingkungan Pembangunan dan Daerah Aliran Sungai (Palem Das) Indonesia, saat menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Deliserdang di Lubuk Pakam, Kamis 6 Februari 2025.

"Penertiban UKL- UPL diatas lahan seluas 13.824 meter persegi milik PT.Citra Hannochs Niagantara, sangat berdampak kepada pemanfaatan PAD. Jangan nantinya penerbitan tersebut masuk ke kantong pribadi dan golongannya (Kadis DLH)," ucap Arief.

"Kami berharap pihak Kejari Deliserdang sesegera mungkin lakukan investigasi. Bila tidak dilakukan, kami berjanji akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak," tegas Arief.

Arief juga mengatakan pihaknya berharap agar Pj Bupati Deliserdang, Ir.Wiriya Alrahman MM, memanggil dan meminta klarifikasi secara tertulis dari Kadis DLH terkait penerbitan UKL- UPL PT.Citra Hannochs Niagantara.

Informasi yang dikumpulkan dari hasil investigasi, Kadis telah melakukan uji kualitas udara di lokasi Perusahaan tersebut sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2020, tentang jasa usaha, pasal 4 dan lampiran tarif tidak masuk dalam rekening bendahara penerimaan, melainkan ke rekening pribadi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas DLH Deliserdang.

Selain PT.Citra Hannochs Niagantara, Yayasan Palem Das Indonesia juga memaparkan bahwa pihak Dinas DLH Deliserdang juga pernah mengeluarkan izin lingkungan hidup terhadap PT.AJP GAS. Arief menduga bahwa izin PT.AJP GAS, tidak sesuai dengan analisa dampak lingkungan.

"Kita berharap supaya pihak dari Satuan Pamong Praja Deliserdang, segera melakukan penyegelan terhadap gedung PT.AJP Gas," tutup Arief.

Saat dilakukan konfirmasi ke Kadis Lingkungan Hidup Deliserdang, Kadis tidak berada di tempat. kemudia sat konfirmaai susulan, Kadis mendelegasikan ke Kabid yang tidak bisa mengambil keputusan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DLH Deliserdang tidak menanggapi konfirmasi yang dilakukan Sumut24.co. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Korban Pembacokan Kecewa : Pelaku Putar Balik Fakta, Penyidik Diduga Tak Netral

Tak Masuk Database, Pegawai Non ASN Dipecat, Ini Kata Wali Ko Tanjungbalai

Proyeksi PAD Dalam RPJMD Kota Medan 20252-2029 Tak Optimis

Proyeksi PAD Dalam RPJMD Kota Medan 20252-2029 Tak Optimis

Pembangunan Infrastruktur Tidak Sesuai Regulasi, AMPR Desak Kejatisu Periksa Kadis Cipta Karya Deli Serdang

PH Menyerahkan Sepenuhnya Proses Penyidikan ke Penyidik, Kapolda Sumut : Godol Tidak Terlibat Dalam Pembacokan Jaksa