UMP Sumut 6,5% dan 8 Sektor UMSP Ditetapkan, Ini Besarannya

Baca Juga:

• 700 Juta ZIS Terkumpul di Asahan Tahun 2026, Ini yang Akan Dilakukan Baznas untuk Masyarakat Kurang Mampu
• Penemuan Mayat Perempuan di Tumpukan Sampah Gegerkan Warga Serba Jadi, Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan
• Willy Agus Utomo Kembali Pimpin Exco Partai Buruh Sumut Priode 2026 - 2031, Target Perkuat Pengurus di 33 Kab Kota

MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 naik 6,5%, dari semula Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559. Selain itu, juga ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada delapan sektor usaha yang besarannya diatas UMP, yaitu kenaikan di atas kisaran antara 3,5% sampai 9% sesuai klasifikasi masing-masing sektor.

"Kenaikan UMP dan UMSP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Sumut," ucap Fatoni di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/12/2024).

Disebutkan, UMSP tahun 2025 pada delapan sektor usaha yang ditetapkan, yaitu sektor Pertanian dan Kehutanan Perikanan dengan kenaikan 6% di atas UMP, yakni Rp3.172.113. Kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kenaikan 6,5% di atas UMP, yakni Rp3.187.075. Selanjutnya sektor Industri Pengolahanndengan kenaikan antara 4% – 6% di atas UMP, yakni antara Rp3.112.261 sampai Rp3.172.113.

Tak hanya itu, sektor konstruksi dengan kenaikan antara 6%– 7,5% di atas UMP, yakni antara Rp3.172.113 sampai Rp3.217.001 dan sektor Pengangkutan dan Pergudangan, dengan kenaikan 4% di atas UMP, yakni Rp. 3.112.261.

Kemudian sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dengan kenaikan antara 3,5% – 5% di atas UMP, yakni Rp3.097.299 sampai Rp3.142.187. Selanjutnya, sektor Informasi dan Komunikasi, dengan kenaikan 9% di atas UMP, yakni Rp3.261.889 serta sektor Aktivitas Keuangan dan Akuntansi, dengan kenaikan sebesar 9% di atas UMP, yakni Rp3.261.889.

"Paling lambat bupati dan walikota ini dapat segera mengumumkan UMK dan UMSK pada tanggal 18 Desember 2024 mendatang," kata Fatoni.

Fatoni juga menekankan, sebelum penetapan, telah dilakukan Rapat Dewan Pengupahan dan koordinasi antara pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha. Menurutnya, hal tersebut sangat penting dan strategis agar semua pihak dapat memutuskan kebijakan yang tepat dan dapat diterima semua pihak.

Sementara itu, saat pertemuan dengan Dewan Pengupahan Daerah di Rumah Dinas Gubernur, Fatoni menekankan untuk terus menjaga iklim kondusif, peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus peningkatan produktivitas dengan inovasi dan terobosan. Hal ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih baik dimasa yang akan datang.

"Semoga penetapan ini dapat berkontribusi positif dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif," kata Fatoni.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

700 Juta ZIS Terkumpul di Asahan Tahun 2026, Ini yang Akan Dilakukan Baznas untuk Masyarakat Kurang Mampu

Penemuan Mayat Perempuan di Tumpukan Sampah Gegerkan Warga Serba Jadi, Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan

Willy Agus Utomo Kembali Pimpin Exco Partai Buruh Sumut Priode 2026 - 2031, Target Perkuat Pengurus di 33 Kab Kota

Kasus Dugaan Penggelapan Dana Peserta Plasma FKI Mandiri 9,5 M Statusnya Naik Sidik

GREAT Institute: Pemimpin Dunia Harus Kecam Aksi Koboi Trump

Upacara Kenaikan Pangkat Di Mako Polres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna : Pangkat Baru, Tanggung Jawab Bertambah