Setelah Ditetapkan DPO Kejatisu Sebar 5 Ribu Foto Tiga Tersangka Bank Sumut

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Aman, Bulog Siapkan Cadangan hingga Enam Bulan
• Wali Kota Tanjungbalai dan Demokrat Perkuat Kolaborasi Gerakan Indonesia ASRI, Dorong Kepedulian Lingkungan
• Dokter PPDS FK USU Jalani Pengabdian di Nias Utara, Ungkap Tantangan Layanan Kesehatan

Setelah menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada tiga tersangka Bank Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kini telah mempersiapkan 5. 000 poster foto lengkap dari identitas tiga tersangka untuk ditempelkan di tempat-tempat umum, seperti SPBU, rumah makan, pasar, instansi pemerintah dan jalan-jalan umum.

Sikap tersebut diambil Kejatisu guna mencari keberadaan para tersangka, yang dianggap tidak memenuhi panggilan penyidik Kejatisu. “Sudah lima kali panggilan, para tersangka tak hadir, sehingga kami menetapkan terhadap ketiganya sebagai DPO,” kata Kasi Penkum Kejatisu Bobbi Sandri didampingi Kasubsi Yosgernold Tarigan, Rabu (28/9),

Diselebaran tersebut, sebut Bobbi, pihaknya ikut mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi selama 24 jam, jika ada masyarakat melihat atau mendapat informasi tentang keberadaan ketiga tersangka.

“Turutserta masyarakat akan mempermudah menangkap para tersangka tersebut, dan kami sangat berterimakasih atas bantuan informasi yang diberikan,”ujarnya.

Selain menyebar poster ketiga tersangka, tambah Bobbi, tim Kejatisu masih mengembangkan pencarian. Namun, orang nomor satu dikehumasan itu enggak membeberkan, lokasi yang kini menjadi fokus pencarian. “Kami tidak bisa menyebutkan, kalau diberitahu, nanti lari lagi,”cetus Bobbi.

Begitupun, dirinya meminta agar ketiga tersangka dapat menyerahkan diri. Demi tegaknya supremasi hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional PT Bank Sumut di Tahun 2013.

Bobbi kembali menjelaskan, bahwa kasus ini bermula pada proses pelaksanaan dalam pengadaan 294 unit mobil sewa kedinasan dan operasional pada perusahaan milik pemerintah tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan spek.

Setelah dilakukan penelusuran, tambah Bobbi, tim penyidik Kejati Sumut menemukan potensi penyimpangan dalam proses pelelangan dan pembuatan SPK yang tidak berdasarkan kontrak. Sehingga, berdampak pada kerugian negara. (R04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Aman, Bulog Siapkan Cadangan hingga Enam Bulan

Wali Kota Tanjungbalai dan Demokrat Perkuat Kolaborasi Gerakan Indonesia ASRI, Dorong Kepedulian Lingkungan

Dokter PPDS FK USU Jalani Pengabdian di Nias Utara, Ungkap Tantangan Layanan Kesehatan

Wakil Bupati Asahan Dukung Penuh Jamda XI Pramuka Sumut, Wadah Lahirkan Pemuda Berkarakter dan Berjiwa Pemimpin

Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

Pesan Tegas Wabup Paluta Saat Lantik 6 Pejabat: Buktikan Amanah dengan Kinerja, Bukan Sekadar Jabatan