Massa KOMPAK Desak Pjs Bupati Sergai Usut Bimtek Kades ke Bandung

SERGAI I SUMUT24 Puluhan massa Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi Sumatera Utara (OMMBAK-Sumut), MD3, dan Gerakan Rakyat Sipil yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Pedesaan Anti Korupsi (KOMPAK) kembali menggelar aksi di Kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai).

Baca Juga:

• Mahasiswa FH UMSU Laporkan Oknum Karyawan Leasing ACC ke Polrestabes Medan atas Dugaan Penggelapan Mobil
• Beralih Fungsi Sejak 2014–2026 : Kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri Diduga Berubah Menjadi Kebun Sawit, Ada Bukti Kwitansi
• Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam

Massa mendesak Pjs Bupati untuk mengusut tuntas terkait perjalanan Dinas Studi Banding 214 Kepala Desa (Kades) se Sergai ke Bandung, Selasa (3/11/2020).

Perwakilan massa aksi KOMPAK, Rozi Albanjari dalam orasinya menyebutkan, keberangkatan 214 Kades Sergai dalam rangkaian Studi Banding di Bandung, Jawa Barat, banyak menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat, apalagi dilakukan di tengah pandemi COVID-19.

“Perjalanan dinas keluar daerah akan berdampak membawa virus bagi kita yang ada di Sergai. Kononnya lagi Jawa Barat termasuk dalam zona hitam. Bahkan informasi hingga kini baru 21 Kepala Desa yang melakukan test swab,” kata Rozi.

Sambung Rozi, informasi yang diperoleh keberangkatan Kepala Desa ke Bandung justru tanpa sepengetahuan Kepala Dinas PMD Sergai dan Pjs Bupati Sergai.

“Bagaimana mungkin ini terjadi seorang Kepala Desa melakukan perjalanan dinas tanpa mengantongi surat perjalanan keberangkatannya. Belum lagi didapatkan informasi keberangkatan mereka istilahnya pakai uang dahulu,” pungkasnya.

Menyikapi tuntutan massa aksi KOMPAK Sergai Pjs Bupati Sergai Ir. Irman M.Si menyambut baik dan mengapresiasi serta mengucapkan selamat datang kepada massa aksi yang menyampaikan aspirasi tuntutan keberangkatan Studi Banding Kepala Desa di Bandung.

“Kami akan mempelajari, mengidentifikasi, meneliti sesuai dengan kewenangan kami. Tentunya kami melaksanakannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku secara akuntabel dan transparan,” terangnya di hadapan massa.

Sebagai Pjs Bupati, Irman menyakinkan semua tentang sikap netralitas ASN. “Saya yakinkan sikap aparat netral, tugas kita bersama, tidak ada anak buah yang salah yang salah pemimpin, kita saling melengkapi bersinergi, memberikan sanksi, dengan pola-pola, upaya menetralitaskan ASN digaris netralitas sesuai koridor hukum hingga sampai hari ini tetap komit,” pungkasnya. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mahasiswa FH UMSU Laporkan Oknum Karyawan Leasing ACC ke Polrestabes Medan atas Dugaan Penggelapan Mobil

Beralih Fungsi Sejak 2014–2026 : Kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri Diduga Berubah Menjadi Kebun Sawit, Ada Bukti Kwitansi

Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam

Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian