Pembangunan Fasilitas Pendukung Pariwisata KSPN Danau Toba Dinilai Timbulkan Persoalan

Balige | SUMUT24.co Keseriusan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba sebagai destinasi super super prioritas tentunya didukung pembangunan infrastruktur sebagai aksesibilitas pendukung.

Baca Juga:

• Beralih Fungsi Sejak 2014–2026 : Kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri Diduga Berubah Menjadi Kebun Sawit, Ada Bukti Kwitansi
• Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam
• Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

Sangat disayangkan, pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki di kawasan pariwisata kota Balige, Kabupaten Toba, sumber dana APBN sebesar 5.938. 202.000 rupiah, yang dikelola oleh Kementerian PU PR melalui Dirjen Bina Marga yang saat ini sedang dilaksanakan menimbulkan persoalan lingkungan dan dinilai mengurangi estetika hingga mengundang perhatian para pemerhati dan pecinta lingkungan.

“Salah satu isi dari dokumen kontrak pekerjaan tersebut tidak terlepas dari keselamatan kesehatan kerja atau K3 yang tidak bisa diabaikan oleh pihak pelaksana, namun realitanya lihat saja”, sebut Rinaldy Hutajulu, menanggapi kondisi pembangunan pedestrian di Balige, Kabupaten Toba, Selasa (20/10).

Material bongkaran yang dibiarkan bergeletakan di pinggiran jalan, lanjutnya, selain mengurangi suguhan keindahan wisata bahkan memungkinkan menimbulkan korban dan kecelakaan.

“Hendaknya pihak pelaksana dalam hal ini bina marga provinsi memperhatikan terkait hal itu. Perusahaan itu harusnya diberi teguran karena tidak ada rambu”, imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang pegiat pariwisata, Patrick Lumban raja, menyebutkan, upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah itu menuntut keseriusan dalam memberikan produk berkualitas tinggi, diantaranya kebersihan, kenyamanan dan keindahan.

“Setiap pekerjaan pembangunan dari pemerintah pasti ada dampak positif dan negatif. Yang kurang itu mitigasi dampak negatif dari pekerjaan itu, tentunya SOP nya”, sebut Patrick yang dikenal notabene salah satu fasilitator KSPN Danau Toba.

Masa depan pariwisata sebagai sumber devisa negara yang utama, lanjut Patrick, merupakan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat, utamanya memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga memberikan kenangan yang baik dengan harapan wisatawan dapat kembali ke destinasi yang pernah dikunjungi.

“Kondisi seperti ini memang mengurangi kenyamanan wisatawan. Namun, masyarakat disini pun pastinya terganggu, karena berbicara pariwisata itu tentu diawali dari masyarakat setempat dulu. Harapan, mitigasi dampak negatif pembangunan itu, kita harus belajar disiplin yang dimulai dari diri sendiri”, pungkasnya. (des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Beralih Fungsi Sejak 2014–2026 : Kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri Diduga Berubah Menjadi Kebun Sawit, Ada Bukti Kwitansi

Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam

Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian

Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII