Terkait BUMD Bhineka Perkasa, DPRD DS Jangan Lalai

Lubukpakam l Sumut24.co. Syarifudin Rosa yang pernah menjabat anggota DPRD Deli Serdang dua periode 2004- 2014 mengaku agak kesal, pasalnya menurut ketua Forenda (Forum Exponen Pemuda Deli Serdang) BUMD Bhineka Perkasa Jaya terkesan dilakukan pembiaran. Ujarnya saat menanggapi adanya penghuni yang sudah ujur masih bercokol di kepengurusan BUMD tersebut, Rabu (26/8).

Baca Juga:

• RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
• Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan
• Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Tutur Bung Rosa panggilan akrabnya, Seingat saya berdirinya di tahun 2015 dengan modal awal Rp 3 M. Maaf saya sudah tidak ikut itu, makanya saya kurang valid. Sebagai anggota Dewan wajib mengetahui atas nama rakyat. Dan rakyat juga berhak mengetahui.

Kalau anggota Dewan tidak mengetahui berarti dia ” berdosa ” karena melalaikan tugas pokoknya. Yaitu pengawasan. Tapi kalau kita rakyat tidak mengetahuinya tidak pula sampai berdosa . Ungkapnya sambil tertawa, Hi hi hi

Elemen-elemen masyarakat mulai gerah, mulai persoalan Pejabat yang bercokol tidak sesuai peraturan hingga tudingan miring adanya uang 10 miliar digelontorkan dari APBD untuk usaha malah tidak jelas entah kemana mengalir serta gagal berbuah Pendapatan Asli Daerah.

Coreng Moreng pengelolaan BUMD ini terkesan adanya upaya meluluhkan lantakkan martabat dan nama baik Ashari Tambunan Selaku Bupati. begitu kira-kira sebahagian ocehan masyarakat.

Hamdani Nasution, Wakil ketua partai Golkar Kabuten Deli Serdang juga tak ketinggalan mengkritisi BUMD tersebut, kalau BUMD itu tidak bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menguntungkan bubarkan saja tegasnya.

Sebelum dibubarkan, harus dimintai pertanggungjawaban dari pengelolaan BUMD tersebut.

DPRD DS jangan tutup mata, tutup kuping apa yang terjadi di BUMD milik Pemkab DS itu, fungsi pengawasan DPRD DS dimana?tuturnya sambil bertanya.

Ditambahkan Hamdani lagi, DPRD DS jangan hanya sibuk mengawasi soal IMB dan bangunan tanpa izin dan meminta sipolan dicopot aja, Ayo tunjukkan gigi DPRD DS soal apa yang terjadi di BUMD Bhineka Perkasa Jaya tegasnya, Rabu (26/8) kepada Sumut24 . ( Hari’S).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan

Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Komandan Seskoad Tinjau Trauma Healing hingga Renovasi Fasilitas di KKL Wilhan Cisarua

Berbagi Berkah di Awal Syawal, PLN UIP SBU Dan YBM PLN Perkuat Sinergi Dan Kepedulian Sosial

Bupati Labuhanbatu Mutasikan Dokter Gigi Dari Puskesmas Negeri Lama, Warga Kecewa