Demo di DPRDSU, Massa Ormas Islam Tuntut Usut Pengusung RUU HIP  

 

Baca Juga:

• Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban
• Sinergi Lewat Olahraga! Polres Padangsidimpuan Tumbangkan Bank Mandiri di Laga Seru
• Polri Hadir untuk Rakyat, Kapolres Yon Edi Winara Pimpin Perbaikan Jembatan Gantung Merah Putih di Tapsel

MEDAN I SUMUT24.co Ratusan pengunjukrasa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan menuntut agar mengusut pengusung RUU tersebut, Jumat (3/7/2020) di DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Wasekjen MUI pusat Ustad Zulkarnaen yang hadir dalam aksi tersebut mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak bisa diotak-atik. Munculnya RUU HIP merupakan tamparan keras bagi umat Islam, karenanya seluruh MUI pusat, provinsi dan Ormas besar Islam menolak RUU tersebut.

“Kami sepakat ini berbahaya, ketuhanan yang berkebudayaan ini baru dibuat RUU-nya,  tapi di lapangam sudah 5 tahun dijalankan, mulai dari baca Alquran dengan lagu Jawa,  jadi gerakannya sudah ada. Kalau jadi UU, kita takut, siapa yang protes akan ditangkap,  jadi ini sangat berbahaya,” katanya.

Untuk itu, pihaknya tegas menolak RUU tersebut dibahas atau disahkan. “Kita minta partai pengusung RUU tersebut diusut dan ditangkap. Partainya dibubarkan karena menggerakkan perubahan Pancasila bahkan dijadikan sebagai Prolegnas,” katanya.

Perwakilan Ulama Kota Medan, Masri Sitanggang dalam orasinya juga menuntut penyusun naskah dan pengusung RUU tersebut diusut. Alasan para ulama ikut campur masalah ini, karena umat Islam berperan aktif sejak awal kemerdekaan, dan ikut mendirikan NKRI.

“Negara ini berdiri atas kesepakatan berbagai komponen umat yang ada di Indonesia,  bukan warisan. Pancasila adalah kesepakatan bersama dari komponen bangsa. Mengapa bisa ada RUU HIP? Tuntut penyusun naskah, ini kesengajaan, bukan keteledoran.  Pancasila tidak bisa diperas menjadi trisila atau ekasila,” katanya.

Ia juga mempertanyakan konsep ketuhanan yang berkebudayaan dalam UU tersebut. “Itu seperti apa? Apa ada tuhan yang berbudaya? Budaya siapa? Ada pihak-pihak yang masih mau mengubah Pancasila. Mereka dulu teriak-teriak Pancasila tapi mau mengubah Pancasila,” katanya.

Presidium From Antikomunis Penyelamat Pancasila, Indra Suhairi mengatakan ada banyak RUU lain yang penting untuk dibahas, tetapi DPR RI malah memanfaatkan situasi Covid-19 agar dapat dengan leluasa melakukan pembahasan hingga pengesahan.

“TAP MPRS XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI tidak dimasukkan. Apa ini upaya untuk membangkitkan PKI kembali. PKI jangan lagi diberi pintu. Stop jangan di otak-atik lagi Pancasila, karena ini bukan kesilapan tapi kesengajaan. Orang ini harus diusut, ini bukan hal yang sederhana, tapi upaya mengubah fondasi satu bangsa,” katanya.

Aksi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi, Harun Nasution mengatakan, di tingkat pusat, PKS tegas menolak RUU HIP dan menyarankan dihilangkan dari Prolegnas. “Mudah-mudahan dengan desakan para ulama yang bergerak ini, kami yakin fraksi lain akan tergugah dan RUU tidak dibahas lagi,” katanya.

Sementara Harun Nasution menyebutkan Pancasila sudah final. Pancasila merupakam perekat bangsa, tidak ada istilah untuk membelah atau mengubah Pancasila. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban

Sinergi Lewat Olahraga! Polres Padangsidimpuan Tumbangkan Bank Mandiri di Laga Seru

Polri Hadir untuk Rakyat, Kapolres Yon Edi Winara Pimpin Perbaikan Jembatan Gantung Merah Putih di Tapsel

Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik, Sekda Madina Afrizal Nasution Minta ASN Tingkatkan Disiplin

59 Pejabat Dilantik Sekaligus! Bupati Madina Saipullah Nasution Kirim Pesan Tegas ke ASN

Kelistrikan Dibahas Serius, PLN dan Pemkab Madina Sepakat Sinkronkan Data Lampu Jalan