Miris, Pemprovsu Bisa Kehabisan Uang, Pengelolaan Keuangan Tidak Jelas

Miris, Pemprovsu Bisa Kehabisan Uang, Pengelolaan Keuangan Tidak Jelas

Baca Juga:

• Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban
• Sinergi Lewat Olahraga! Polres Padangsidimpuan Tumbangkan Bank Mandiri di Laga Seru
• Polri Hadir untuk Rakyat, Kapolres Yon Edi Winara Pimpin Perbaikan Jembatan Gantung Merah Putih di Tapsel

MEDAN I SUMUT24.co Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah berulang kali mengeluarkan statemen bahwa Pemprovsu sudah menyiapkan dana penanganan covid 19 sebesar Rp 1,5 Triliun dengan tiga tahap. Namun apa yang terjadi para tenaga medis diberhentikan dan diusir dari penginapannya, itu adalah sesuatu yang sangat miris, berarti jelas pengelolaan keuangan Pemprovsu untuk menangani covid 19 tidak serius dan tidak jelas, ucap Ketua Sumut Insitute Osriel Limbong kepada SUMUT24, Minggu (3/5). Menurutnya, kalau memang tahap pertama tidak cukup, keluarkan dana tahap kedua, apalagi sudah ada persetujuan Gubsu, sepertinya bawahan Gubsu tidak mengerti dengan kinerjanya sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Sungguh luar biasa jika hal ini benar terjadi. Sebab, semua rakyat tahu bahwa lewat media, pemprovsu telah menganggarkan Rp 1,5 Triliun, bahkan pihak Kejati lewat kasopenkum Sumanggar Siagian, SH, siap mengawal penggunaan anggaran APBD Sumut yang menganggarkan Rp 1.5 T untuk penanganan Covid-19 di Sumut, sementara kita ketahui banyak pihak yang telah memberikan sumbangannya baik material maupun dana lewat pemprovsu, Artinya jika pemprovsu kehabisan dana untuk hal yang menimpa tenaga medis di RS. GL. Tobing terkait honor maupun fasilitasnya sungguh sangat luar biasa, atau kita perlu juga mempertanyakan apa pemprovsu sudah buat kontrak atau berita acara terkait pembiayaan hal tersebut, ucapnya. Dengan kejadian tersebut jelas bahwa bawahan Gubsu tidak serius bekerja sehingga segera mungkin harus dievaluasi. Masa begitu banyaknya OPD mengatasi hal tersebut saja tidak bisa, ucapnya. Memang semuanya ada regulasinya, tapi kalau darurat bisa juga dibenarkan, tegasnya.(Tim)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban

Sinergi Lewat Olahraga! Polres Padangsidimpuan Tumbangkan Bank Mandiri di Laga Seru

Polri Hadir untuk Rakyat, Kapolres Yon Edi Winara Pimpin Perbaikan Jembatan Gantung Merah Putih di Tapsel

Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik, Sekda Madina Afrizal Nasution Minta ASN Tingkatkan Disiplin

59 Pejabat Dilantik Sekaligus! Bupati Madina Saipullah Nasution Kirim Pesan Tegas ke ASN

Kelistrikan Dibahas Serius, PLN dan Pemkab Madina Sepakat Sinkronkan Data Lampu Jalan