Pj.Bupati Asren Hadiri Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana Pencucian Uang

PAKPAK BHARAT | SUMUT24

Baca Juga:

• GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Dengan melibatkan Bupati/Walikota se-Sumatera Utara, Kejatisu dan Kejari se-Sumatera Utara, Pimpinan OPD Pemprovsu, Inspektur se-Sumatera, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Hukum Setda Provsu menggelar kegiatan sosialisasi dengan tema “Menghindari Jerat Delik Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang” di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin.

Hadir dalam kesempatan tersebut Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr. H. Asren Nasution, MA didampingi Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat, Budianta Pinem, Kepala Bagian Hukum, Romian Sitopu, SH, dengan narasumber Dr. M. Adi Toegaridman, SH, MH (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) dan Plt. Kepala Biro Hukum KPK RI.

Dikatakan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, pemprov akan terus berupaya memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk itu, sosialisasi pemahaman tentang tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini diharapkan bisa menghindarkan para kepala daerah dan pejabat pemerintahan dari jerat tindak pidana tersebut.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua agar menyikapi makna serta hakekat sosialisasi ini dengan baik. Kita ikuti dengan serius dan ajukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang menjadi kebingungan atau kendala yang dihadapi selama ini,” ujar Wagub Musa Rajekshah.

Sementara itu, menurut Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr. H Asren Nasution, MA, perilaku korupsi dan pencucian uang di kalangan pemerintahan cenderung fluktuatif. Sejauh ini, kata dia pihaknya senantiasa berupaya memberantas kedua tindak pidana tersebut. Antara lain, dengan membekali para pejabatnya serta pimpinan BUMD berupa wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.

“Melalui sosialisasi ini, kiranya dapat menjadi komitmen bersama untuk kita menciptakan pemerintahan yang baik. Meliputi aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, sekaligus konsisten dengan prinsip kebijakan yang akurat, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat,” imbuh Asren.(RBM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov