Kejari Binjai dan BPJS Ketenagakerjaan Evaluasi Tingkatkan Kepatuhan

Binjai|Sumut24 Kajari Binjai, Victor Antonius Sidabutar SH, MH memimpin rapat evaluasi tim kepatuhan BPJS, yang dihadiri Kasi Datun Kejari, Kakacab BPJS – TK Binjai TM Haris Sabri Sinar SE, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Binjai Kapolres diwakili Wakapolres Binjai, Asisten I Walikota Binjai, Perwakilan Dinas Pengawasan dan Penindakan Propinsi Sumut, serta para OPD Binjai di Aula lantai ll Kejaksaan Binjai.

Baca Juga:

• GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Kajari Binjai menegaskan, tim kepatuhan BPJS melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, BPJS dan Pemko Binjai. Pemko jika mempunyai penegakan hukum seperti (Aparatur Pengawasan Pemerintahan Internal ) APPI, sehingga bisa berjalan sama. Sehingga BPJS ini tidak depesit dan bisa terus berkembang di tengah – tengah masyarakat.

Kajari Binjai, Victor Antonius Sidabutar SH, MH kedepannya berharap menjadi yang terbaik, jika tahun depan bisa 10 bidang usaha patuh pada tim. Tentu ini menjadi salah satu prestasi dan kedepan tim terus awasi perusahaan yang menegah ke atas. Jika patuh semua perusaan, pastinya mendapatkan incam bagi Kota Binjai dan sudah pasti membantu pemerintah pusat.

Menurut Kajari di Sumut prestasi pertama Deliserdang, kedua Sibolga kemudian Nias. Ada tiga yang mendapat prestasi nasional, jika kedepan tim bisa jalan bersama, tentuya bisa mendapat prestasi tersebut.

Kakacab BPJS TK Binjai TM. Haris Sabri Sinar SE, menuturkan jaminan sosial ketenagakerjaan berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemberi kerja yang lalai mendaftarkan para pekerja sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam upaya memberikan sanksi terhadap para pemberi kerja yang lalai tersebut, pihaknya harus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Kejaksaan.

“Konsenya kita pada perdata dan Tata Usaha Negara. Kami berupaya memulihkan hak-hak yang harus diterima pekerja, tentu evaluasi kami ini diutamakan kepada pemberi kerja yang belum patuh,” ujarnya pada evaluasi kerjasama dengan kejaksaan terkait kepatuhan perusahaan dalam program jaminan sosial beberapa waktu lalu.(RS).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov