AKD DPRDSU Belum Jelas, Anggota Dewan Kurang Peduli Masyarakat

AKD DPRDSU Belum Jelas, Anggota Dewan Kurang Peduli Masyarakat

Baca Juga:

• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan
• Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik
• Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

MEDAN I SUMUT24 Sejak pelantikan anggota DPRD Sumatera Utara pada 16 September 2019 yang lalu, sampai hari ini belum nampak aktivitas yang begitu berarti di gedung wakil rakyat, di Jalan Imam Bonjol No 5 Medan tersebutm

Pasalnya, alat kelengkapan dewan (AKD) belum juga final diputuskan melalui rapat-rapat yang menghadirkan para ketua fraksi yang sudah defenitif maupun sementara.

Bahkan, melalui rapat mengenai tata tertib (tatib) dewan sempat menemui jalan buntu terkait masa jabatan dan penetapan susunan nama-nama di komisi.

Pada rapat yang menghadirkan para ketua fraksi sementara, Selasa 9 Oktober 2019 lalu, sempat terjadi kebuntuan untuk menentukan apakah masa jabatan AKD selama 1,3 tahun atau 2,5 tahun. Hal itu mengacu pada PP No 12 tahun 2018, yang menetapkan selama 2,5 tahun.

Belum finalnya pembentukan AKD membuat kinerja dewan sampai kini belum bisa berjalan. Aktivitas dewan masih berkutat pada persoalan rapat tatib AKD yang menghabiskan banyak waktu. Kita minta anggota dewan agar menghilangkan ambisi politiknya sehingga pelayanan kepada masyarakat terbengkalai, ucap Pemerhati Birokrasi dan Aparatur Negara Osriel Limbong kepada Wartawan, Selasa (22/10). Menurutnya, Susduk yang ditetapkan DPR RI periode 2019-2024 apa sudah disahkan, jika sudah tidak ada alasan DPRD Sumut tidak meengesahkan alat kelengkapannya, namun pimpinan dewan juga belum dilantik, sehingga anggota dewan tidak bisa bekerja, sebab kinerja anggota dewan lewat mekanisme kelengkapan dewan, yaitu Komisi, sudah tentu mengganggu pelayanan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan mereka di DPRD SU, ucapnya. Kalau terus anggota dewan belum juga mengesahkan AKD yang akan diajukan ke Mendagri sama saja anggota dewan kurang peduli kepada masyarakat, ucapnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov

Bupati Madina Saipullah Nasution Sambangi Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh, Ajak Warga Perkuat Benteng Generasi dari Ancaman Narkoba

Tak Anti Kritik! Bupati Saipullah dan Wabup Atika Undang Mahasiswa Bahas IPR, Harga Gabah hingga Masa Depan Madina