Gubsu Jangan Cengeng Dikritik Aktivis

 

Baca Juga:

• LP3SU Desak Wali Kota Medan Jangan Tunda Pembongkaran Bangunan di Atas Aset Pemko Di Contempo
• Dorong Minat Mahasiswa Jadi Entrepreneur, UNPRI Gelar Talkshow Kewirausahaan Dan Teken MoU dengan 3 Perusahaan
• PLN Perkuat Kapasitas Masyarakat Sekitar PLTA Asahan 3 Melalui Pelatihan Agro-Elektro Organik Terpadu

Medan I SUMUT24.co Kualitas kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Gubsu) terus menjadi sorotan aktivis anti korupsi.

Terbukti, kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang berada dijalan Diponegoro No 31 Medan tersebut, terus dikunjungi sejumlah massa untuk berunjuk rasa.

Mulai dari kebijakannya menuai polemik, hingga dugaan nepotisme disejumlah jabatan strategis didibeberapa Organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara terang-terangan di pertontonkan.

Seperti halnya, posisinya jajabatan Kepala Dinas Perhubungan Sumut, diduduki Haris Lubis yang sangat jelas tidak memiliki latar belakang pendidikan dan karir di bagian perhubungan.

“Jangan ngaku bermartabat, jika perilaku Nepotisme dipertontonkan dalam mengisi sejumlah jabatan OPD. Gubsu harus malu, ucapannya kerap beda dengan realitanya,” tegas Ketua LSM Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi (OMBAK) Rozy Al Banjari, kepada wartawan Selasa (1/10/2019).

Dipaparkan Rozi, perilaku nepotisme merupakan bagian yang tak terpisah dengan perilaku korupsi. Jelas sesuai UU no 31 Tahun 1999 Menjelaskan detail, apa yang disebut dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tercapainya cita cita perjuangan bangsa melalui penyelenggara yang bersih.

“Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antarPenyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga ,kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara, “Jelas Rozi.

Hal ini, kata Rozi yang tanpa disadari secara terang-terangan Gubsu mempertontonkannya kepada publik. Memang jelas, jabatan eselon II merupakan Hak Progatif Gubsu, akan tetapi sebagai pemimpin yang mumpuni, Edy Rahmayadi jangan mengabaikan dan semena-semena melakukan KKN.

“Gubsu jangan suka nngomong itu hak aku, aku Gubernurnya. Kami masyarakat Sumut yang jadi imbas jika Gubsu dan jabatannya amburadul dalam memimpin di Sumut ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kami meminta Gubsu harus betul betul fair, dan bukti ucapannya yang mengatakan ingin menjadi Sumur Bermartabat.

Jika hari ini sebuah pengisian jabatan saja dirinya tak mampu pro terhadap kepentingan rakyat, jangan berharap dia dapat menjalankan warisan leluhur para pahlawan yang berjuang terhadap Provinsi Sumut ini sebelumnya.

“Sebagai seorang kesatria, Gubsu jangan cengeng jikalau kritik dan saran dari kami sebagai bagian pilar kebangsaan mengharapkan kepemimpinan yang tegas dan tidka KKN. Gubsu jangan menggertak warga dengan ucapan-ucapan yang menyuarakan intervensi serta mengarah pengancaman,” pungkasnya.

Disisilain, diketahui beberapa jabatan lainnya selain Kadis Perhubungan Sumut Haris Lubis, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut Dahler Dan Sekretaris Dewan Erwin Lubis diduga bagian dari konspirasi jahat nepotisme. (WO3)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

LP3SU Desak Wali Kota Medan Jangan Tunda Pembongkaran Bangunan di Atas Aset Pemko Di Contempo

Dorong Minat Mahasiswa Jadi Entrepreneur, UNPRI Gelar Talkshow Kewirausahaan Dan Teken MoU dengan 3 Perusahaan

PLN Perkuat Kapasitas Masyarakat Sekitar PLTA Asahan 3 Melalui Pelatihan Agro-Elektro Organik Terpadu

Putra, Pengedar Pengedar Narkoba Dibekuk Reskrim Polsek Bilah Hilir

Meriahnya Pembukaan Turnamen Sepak Bola Antar Instansi, Meriahkan HUT Bhayangkara ke-80 di Asahan

Wajib Pajak Medan Keluhkan Kacaunya Sistem Coretax Tampilan Baru