Gubsu Jangan Cengeng Dikritik Aktivis

 

Baca Juga:

• Gandeng IZI, JNE Medan Dorong Pertumbuhan UMKM melalui Program Lapak Berkah
• Pererat Sinergi Ulama dan Polri, Kapolresta Deli Serdang Kunjungi MUI Kabupaten Deli Serdang
• Jambret yang Pura - Pura Jadi Ojol Diringkus Beraksi 47 Kali di Medan Tuntungan

Medan I SUMUT24.co Kualitas kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Gubsu) terus menjadi sorotan aktivis anti korupsi.

Terbukti, kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang berada dijalan Diponegoro No 31 Medan tersebut, terus dikunjungi sejumlah massa untuk berunjuk rasa.

Mulai dari kebijakannya menuai polemik, hingga dugaan nepotisme disejumlah jabatan strategis didibeberapa Organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara terang-terangan di pertontonkan.

Seperti halnya, posisinya jajabatan Kepala Dinas Perhubungan Sumut, diduduki Haris Lubis yang sangat jelas tidak memiliki latar belakang pendidikan dan karir di bagian perhubungan.

“Jangan ngaku bermartabat, jika perilaku Nepotisme dipertontonkan dalam mengisi sejumlah jabatan OPD. Gubsu harus malu, ucapannya kerap beda dengan realitanya,” tegas Ketua LSM Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi (OMBAK) Rozy Al Banjari, kepada wartawan Selasa (1/10/2019).

Dipaparkan Rozi, perilaku nepotisme merupakan bagian yang tak terpisah dengan perilaku korupsi. Jelas sesuai UU no 31 Tahun 1999 Menjelaskan detail, apa yang disebut dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tercapainya cita cita perjuangan bangsa melalui penyelenggara yang bersih.

“Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antarPenyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga ,kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara, “Jelas Rozi.

Hal ini, kata Rozi yang tanpa disadari secara terang-terangan Gubsu mempertontonkannya kepada publik. Memang jelas, jabatan eselon II merupakan Hak Progatif Gubsu, akan tetapi sebagai pemimpin yang mumpuni, Edy Rahmayadi jangan mengabaikan dan semena-semena melakukan KKN.

“Gubsu jangan suka nngomong itu hak aku, aku Gubernurnya. Kami masyarakat Sumut yang jadi imbas jika Gubsu dan jabatannya amburadul dalam memimpin di Sumut ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kami meminta Gubsu harus betul betul fair, dan bukti ucapannya yang mengatakan ingin menjadi Sumur Bermartabat.

Jika hari ini sebuah pengisian jabatan saja dirinya tak mampu pro terhadap kepentingan rakyat, jangan berharap dia dapat menjalankan warisan leluhur para pahlawan yang berjuang terhadap Provinsi Sumut ini sebelumnya.

“Sebagai seorang kesatria, Gubsu jangan cengeng jikalau kritik dan saran dari kami sebagai bagian pilar kebangsaan mengharapkan kepemimpinan yang tegas dan tidka KKN. Gubsu jangan menggertak warga dengan ucapan-ucapan yang menyuarakan intervensi serta mengarah pengancaman,” pungkasnya.

Disisilain, diketahui beberapa jabatan lainnya selain Kadis Perhubungan Sumut Haris Lubis, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut Dahler Dan Sekretaris Dewan Erwin Lubis diduga bagian dari konspirasi jahat nepotisme. (WO3)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gandeng IZI, JNE Medan Dorong Pertumbuhan UMKM melalui Program Lapak Berkah

Pererat Sinergi Ulama dan Polri, Kapolresta Deli Serdang Kunjungi MUI Kabupaten Deli Serdang

Jambret yang Pura - Pura Jadi Ojol Diringkus Beraksi 47 Kali di Medan Tuntungan

Satgas Pangan Polri dan Polda Sumut Temukan Beras Fortifikasi di Pabrik Tembung

Kapolda Sumut Gandeng Sultan Deli XIV dan FKN Rawat Keberagaman, Perkuat Persatuan di Sumut

Perayaan Puncak HUT PP ke 67, MPC PP Kota Medan Bagikan 670-670 Paket Sembako Kapada Pakir Miskin & Anak Yatim.