Jokowi Tekankan Pembangunan Pariwisata Danau Toba Terintegarsi

TOBASA I SUMUT24

Baca Juga:

• Serah Terima Jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok
• Untuk Tingkatkan Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Bupati Solok Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Solok
• Rico Waas Dinilai Pemimpin untuk Semua, Tandatangani Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda kunjungan kerja di Sumatera Utara (Sumut) ke Sibisa, Tobasa, Selasa (30/7), setelah sehari sebelumnya mengunjungi Humbahas dan Tapanuli Utara (Taput). Dari lokasi proyek pembangunan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) itu, pihak terkait diperintahkan secepatnya memulai pengembangan pembangunan pariwisata terintegarsi.

Disampaikan Jokowi, bahwa pengembangan dan pembangunan kawasan wisata Danau Toba dijalankan bertahap. Dimulai dari lokasi seluas 386 hektare di Tobasa, yang sudah selesai pengadaan lahan. Tempat tersebut juga menjadi otorita dari BPODT untuk dikelola dengan baik, mengundang investor untuk masuk. Sehingga dirinya memerintahkan agar secepatnya dimulai pengerjaan.

“Baik itu yang tanggung jawab pemerintah, (seperti) infrastruktur jalan dan lain-lain. Kalau ini sudah mulai. (Kalau) investornya nggak mulai-mulai (juga), stop, ganti. Saya sekarang sudah tegas-tegas begitu. Kalau tidak, kapan mulainya,” ujar Jokowi kepada awak media di lokasi kunjungan The Kaldera, Toba Nomadic Escape, penginapan berkonsep nomaden.

Untuk pengembangan sendiri di lokasi tersebut, Jokowi menyampaikan akan ada hotel bintang 4 hingga bintang 5. Termasuk resort, padang golf, serta fasilitas pertemuan. Begitu juga untuk jenis wisata, seperti air danau, alam/hutan, kebun, air terjun, rohani serta lainnya. Sehingga menurutnya, semua sudah lengkap dan dapat dinikmati di sekitar areal tersebut. “Wisata juga komplit. Ya, tempat yang sangat bagus kayak gini gampang mencari investor,” puji Jokowi.

Selain itu, yang terpenting menurutnya adalah bagaimana semua ini bisa mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Sebab jika banyak hotel, maka sayur, buah, komoditi setempat seperti jagung, ubi, kentang akan banyak dibutuhkan untuk kepentingan wisata. Begitu juga lapangan pekerjaan, mulai dari karyawan, penjualan barang-barang kerajinan baik ulos, handicraft dan sebagainya. “Kopinya nggak usah dijual di luar. Pakai (disajikan) sendiri di sini (langsung),” sebutnya.

Tahap pertama lanjut Jokowi, akan diselesaikan di daerah Tobasa. Berikutnya menyusul Humbahas yang dipersiapkan lahan 533 ha. Sehingga dikerjakan bersama, untuk mengundang wisatawan sebanyak mungkin.

“Sekarang memang kerjanya seperti itu. Kerja barengan terintegrasi, pusat, provinsi, daerah (kabupaten), bagi-bagi. Tadi malam udah kita bagi semua,” tegasnya.

Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa semua akses dari satu lokasi ke lokasi lain akan disiapkan sesuai rencana. Untuk anggarannya pada 2020 mendatang bahkan sudah dialokasikan sebesar Rp2,4 triliun di kawasan Danau Toba. Porsinya sendiri, diatur berdasarkan seberapa luas pekerjaan, tergantung banyaknya destinasi. Sehingga tidak dibagi meurut jumlah kabupaten.

“Yang paling besar (untuk saat ini), Tobasa dan Samosir. Karena ada banyak kegiatan seperti jalan lingkar, dermaga Tomok, Pangururan. Ada Desa Ulos, Waterbond City. Untuk Tano Ponggol, jembatannya sedang jalan (proses pembangunan). Tadinya 25 meter (lebar aliran air), sekarang mau dijadikan 80 meter. Supaya perahu bisa keliling (Danau Toba),” jelasnya, sambil menunjukkan bahan paparan rencana dan anggaran pembangunan oleh Kemen PU-PR.

Sedangkan untuk Tobasa, termasuk Simalungun, ada pengembangan lokasi sekitar dermaga di Ajibata. Kemudian menjadikan Desa Sigapiton di bawah Toba Nomadic Escape di Sibisa, sebagai desa wisata. “Ini seperti Parapat, nanti Pantai Bebas kita mau buat seperti ini. Termasuk kawasan pedestiran akan kita perbaiki. Jadi semua ada programnya” pungkas Basuki.

Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengakui bahwa perintah Presiden kepada pemerintah provinsi adalah bagaimana untuk penyediaan lahan. Namun prinsipnya adalah dari bawah ke atas, atau melibatkan masyarakat.

“Ini kan tanah hutan lindung yang harus dilegalkan. Kan boleh dia menggunakan hutan lindung tetapi tidak boleh merusak kondisi hutan itu,” kata Gubernur.

Terkait koordinasi pembangunan yang terintegritas antar kabupaten se-kawasan Danau Toba, Edy menyebutkan setiap daerah punya perbedaan, namun tetap satu tujuan wisata. Dengan demikian katanya, akan banyak pilihan wisatawan.

“Inilah namanya terintegrasi. Baik dari pertama datang dari Silangit (bandara), ada juga yang turun di Sibisa. Ataupun nanti yang turun dari Kualanamu (bandara) menuju ke mari. Melintasi Deliserdang, Tebingtinggi, Siantar baru masuk ke mari,” jelas Gubernur.

Perjalanan dari bandara ke lokasi wisata, lanjut Gubernur, juga akan dibuat pengantar sebelum sampai ke destinasi. Untuk itu pula pihaknya akan mempersiapkan pembangunan pariwisata dengan prinsip terkoordinasi.

Hadir dalam rombongan Menko Maritim Luhut Panjaitan, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara dari Sumut, ikut mendampingi Ketua TP-PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Kadis Pariwisata Hidayati, Kepala Kesbangpol Anthony Siahaan serta pejabat lainnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Serah Terima Jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Untuk Tingkatkan Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Bupati Solok Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Solok

Rico Waas Dinilai Pemimpin untuk Semua, Tandatangani Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius

Dorong Peran Kampus, Pemko Medan Ajak Mahasiswa Jadi Garda Edukasi Lingkungan dan Antinarkoba

Menyongsong 2029, Rumah Kebangkitan Mulai Susun Strategi Dorong Gibran Maju ke Kursi Presiden

Wabup Basri Bongkar Kinerja APBD 2025, Paluta Catat Surplus Rp43,5 Miliar dan Raih WTP