KOMPPAK Soroti Seleksi Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Sumut Tahap III

Medan | Sumut24.co Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (lelang jabatan eselon II) Pemprov Sumut telah menyelesaikan seleksi pada tahap tulisan makalah pada tanggal 25 Juni 2019 lalu . Hasilnya dituangkan dalam berita acara Nomor 007/SPJTP/VI/2019 tertanggal 3 Juli 2019, yang berisi penetapan 101 nama-nama peserta yang berhak lulus mengikuti seleksi tahap III (Assessment Test) pada 8 – 9 Juli 2019.

Baca Juga:

• Menyongsong 2029, Rumah Kebangkitan Mulai Susun Strategi Dorong Gibran Maju ke Kursi Presiden
• Wabup Basri Bongkar Kinerja APBD 2025, Paluta Catat Surplus Rp43,5 Miliar dan Raih WTP
• Perangi Narkoba, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Gandeng BNN RI Bentuk Unit Layanan Terpadu P4GN

Proses seleksi tersebut tidak terlepas dari sorotan berbagai pihak termasuk elemen masyarakat yang menghendaki Sumut Bermartabat sesuai dengan harapan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Menyikapi proses Lelang Jabatan untuk 16 Jabatan Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) dilingkungan Pemprov Sumut, sebagai elemen masyarakat, Ketua KOmite Masyarakat Pemantau PenyalahgunAan Kekuasaan (KOMPPAK) Sumatera Utara, Helmi Sidik Purnomo menilai proses seleksi untuk jabatan eselon II Pemprov Sumut yang berlangsung saat ini merupakan tolak ukur bagi Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajecksah dalam pencapaian visi dan misinya menjadikan Sumut Bermartabat.

“Sumut Bermartabat dimulai dari bagaimana perekrutan dan seleksi lelang jabatan dilingkungan Pemprovsu berjalan dan dilaksanakan oleh panitia seleksi. Kredibilitas Gubsu dan Wagubsu akan diukur dari kinerja panitia seleksi apakah seleksi berjalan secara fair berdasarkan nilai dan kriteria seleksi atau karena ada unsur unsur lain seperti titipan, atau faktor kedekatan” ungkap Purnomo di Medan, Senin (8/7/2019).

Oleh karena itu, menurut Purnomo, Sumut bermartabat itu harus dimulai dari kualitas para pejabat pimpinan yang ada di Provinsi Sumut ini.

“Jika pejabatnya tak bermartabat bagaimana provinsi ini bisa bermartabat” sebutnya.

Selain ini panitia seleksi yang diketuai oleh Sabrina yang juga merupakan Sekdaprovsu memiliki peranan penting dalam ikut menjadikan Sumut Bermartabat. Jika seleksi tidak dilakukan sesuai kriteria dan berdasarkan pesanan maupun titipan maka masyarakat jangan berharap banyak perubahan di Sumatera Utara.

Purnomo menekankan, sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Utara maka KOMPPAK akan terus melakukan pemantauan proses seleksi lelang jabatan eselon II dilingkungan Pemprovsu tetsebut.

“Kami sebagai elemen masyarakat tentu berhak ikut melakukan pengawasan. Jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam seleksi ini maka kami akan teruskan indikasi temuan tersebut kepihak terkait. Kita berharap Sumut Bermartabat itu harus dimulai dari Pejabatnya” tandas Purnomo.(rel/w03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menyongsong 2029, Rumah Kebangkitan Mulai Susun Strategi Dorong Gibran Maju ke Kursi Presiden

Wabup Basri Bongkar Kinerja APBD 2025, Paluta Catat Surplus Rp43,5 Miliar dan Raih WTP

Perangi Narkoba, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Gandeng BNN RI Bentuk Unit Layanan Terpadu P4GN

Bupati Putra Mahkota Alam Tegaskan KNPI Harus Jadi Motor Perubahan di Padang Lawas

Sempat Viral Digerebek Emak-emak Sarang Narkoba di Labura di Bakar Polisi

RUPST Inalum 2025 Tetapkan Susunan Direksi dan Komisaris Baru, Kinerja Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah