Enam Bulan Menjabat Bupati Batubara, Zahir Didesak Isi Kekosongan Kepala OPD

Medan I Sumut24.co Memasuki bulan ke 6 sejak dilantik menjadi Bupati Batubara pada akhir Desember 2018 silam, Zahir didesak segera mengisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah yang masih kosong diantaranya dinas PUPR, dinas Pendidikan, dinas Tenaga Kerja, dinas Capil dan BKD.

Baca Juga:

• Rico Waas Tandatangani Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius
• Kadis Perindag ESDM Sumut : "Semua Permohonan Rekomendasi ABT Telah Berproses
• Unimed Buka Jalur Mandiri 2026, Sediakan 3.099 Kursi di 59 Program Studi

Pengangkatan kepala OPD tersebut mendesak harus segera dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak sampai terhambat serta program pembangunan berjalan tanpa hambatan sesuai visi misi yang tertuang dalam visi misi Zahir-Oqy saat kampanye dalam pilkada setempat tahun 2018 lalu, ujar Tokoh muda Nahdlatul Ulama Sumatera Utara Jasmi Assayuti SHI, MH kepada Wartawan,Minggu (16/6).

Beberapa jabatan kepala OPD yang disebutkan itu selain sudah lama kosong karena ditinggal pensiun oleh pejabat yang bersangkutan juga disebabkan tersangkut hukum di KPK serta adapula yang sudah pindah dinas keluar daerah.

Beberapa pimpinan OPD yang kosong tersebut diketahui kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), bahkan ironisnya salah satu kepala OPD tersebut kembali kosong disebabkan Plt kepala OPD tersebut tersangkut hukum karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana pungutan liar oleh Polres Batubara.

Menurut Jasmi, mengacu Surat Edaran Menpan RB RI No. 02/2016 yang melarang kepala daerah mengganti pejabat dijajarannya selama 6 bulan terhitung sejal dilantik dimana Surat Edaran tersebut tembusannnya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Terkait sosok pejabat yang akan ditunjuk menduduki beberapa jabatan yang tengah kosong tersebut, Jasmi yang juga pendiri Aswaja Batubara itu menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati karena itu merupakan hak prerogativenya sebagai kepala daerah serta harus diseleksi melalui proses asesment secara terbuka dan transparan.

Desakan tersebut kata Jasmi merupakan bentuk keprihatinan terhadap belum maksimal berjalannya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Batubara tahun 2019 yang hingga kini sudah memasuki akhir triwulan ke II, pungkasnya.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rico Waas Tandatangani Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius

Kadis Perindag ESDM Sumut : "Semua Permohonan Rekomendasi ABT Telah Berproses

Unimed Buka Jalur Mandiri 2026, Sediakan 3.099 Kursi di 59 Program Studi

Dharma Wanita Persatuan Asahan Gelar Rapat Koordinasi Perkuat Silaturahmi, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Anggota

Wakil Bupati Asahan Buka Bimtek Panitia Pemilihan, Pastikan Pilkades Serentak 2026 Berjalan Sesuai Aturan

Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sumut Ziarah ke TMP Medan, Teguhkan Semangat Pengabdian dan Keteladanan Pahlawan