Pemko T.Tinggi Gelar Acara Halal Bihalal, Walikota Imbau Rutin Bayar Zakat Profesi

Tebingtinggi|Sumut24

Baca Juga:

• UNPAB Gelar Wisuda Periode ke-76, Cetak Lulusan Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja
• Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan
• Polisi Gerebek Kafe Penjualan Pod Getar, 3 Remaja Diringkus di Jalan Darusalam Medan

Pemerintah Kota Tebingtinggi menggelar acara halal bihalal dan dirangkai dengan tampung tawar jamaah calon haji (calhaj) kota setempat yang akan berangkat menunaikan rukun islam kelima ke tanah suci Mekkah,Kamis (12/6) digedung baru Balai Kartini Jalan Gun.Lauser Tebingtinggi

Acara halal bihalal itu mengambil tema “Dengan Halal Bihalal Pererat Silaturahmi Dan Kebersamaan Untuk Meningkatkan Kinerja ASN Kota Tebing Tinggi” dan turut dihadiri Wali Kota Ir.H Umar Zunaidi Hasibuan,Pj.Sekdako H.Marapusuk Siregar,Prof.Dr.H.Muhammad Hatta (Guru besar Ilmu Dakwah UMSU),Pimpinan OPD dan ASN dijajaran pemerintah kota setempat

Wali Kota dalam sambutanya mengajak seluruh aparatur sipil negara(ASN)dijajaran pemerintah kota Tebingtinggi khususnya

beragama islam untuk rutin membayar zakat profesinya sebesar dua setengah persen setiap bulan agar tidak menumpuk diakhir tahun ”Membayar zakat merupakan bahagian rukum islam dan kita wajib untuk membayarkannya.Agar tidak menumpuk pembayaran zakat profesinya diakhir tahun,sebaiknya dibayarkan setiap bulannya”ajak Umar Zunaidi sembari mengatakan jadikan halal bihalal ini sebagai momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan kinerja dalam bertugas sebagai ASN.(TAV)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

UNPAB Gelar Wisuda Periode ke-76, Cetak Lulusan Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja

Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan

Polisi Gerebek Kafe Penjualan Pod Getar, 3 Remaja Diringkus di Jalan Darusalam Medan

Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun

Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah

Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal