PJ Bupati Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Sumatera Utara

Pakpak Bharat I Sumut24 Bersama Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara, Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr. H. Asren Nasution, MA, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang turut dihadiri Ketua KPK RI, Agus Rahardjo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wagub, H. Musa Rajeksyah, serta seluruh jajarannya di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.

Baca Juga:

• Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun
• Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah
• Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal

Dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi oleh para Kepala Daerah yang baru dilantik, dihadapan Gubsu, Wagubsu dan Ketua KPK. Gubernur mengatakan, penandatanganan komitmen tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Gubernur juga mengapresiasi peran KPK RI sebagai pendamping yang telah mendorong dan mendukung Pemprov Sumut dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan korupsi.

Ketua KPK RI juga menyambut baik penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi dan diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak korupsi di Sumut.

KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi mendorong terus perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumut melalui Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, meliputi 9 sektor, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilalitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta sektor strategis.

Selain itu, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sumut dan 33 kabupaten/kota dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Sumut. Perjanjian kerja sama ini meliputi sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah (terutama tanah), koneksi Host to host BPHTB, dan penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh jajaran Direksi BUMD dan OPD Pemprov Sumut, peluncuran Gerakan Sekolah Berintegritas dan sosialisasi pemanfaataan nomor induk kependudukan dan data kependudukan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Saat dikonfirmasi, Pj. Bupati yang didampingi Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, Ka. BPKPAD dan Ka. Disdukcapil, sangat mengapresiasi pelaksanaan acara ini dan berharap KPK terus mendukung Pemprov Sumut serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dalam melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Pencegahan hari ini kita lakukan terkait berbagai hal seperti urusan perizinan, pengadaan barang dan jasa, aset daerah, peningkatan penerimaan daerah, termasuk ASN-nya juga diperbaiki”, tandasnya. Tampak hadir pada acara ini Sekdaprovsu, Kajati Sumut, Kakanwil BPN Sumut, Dirut Bank Sumut, Jajaran Direksi BUMD dan OPD Pemprov Sumut, serta undangan lainnya. (RBM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun

Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah

Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal

PPMDH TPI Medan Gelar Pesta Kuliner Kemerdekaan, Santri Diajak Jadi Generasi Penerus Bangsa

Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan

Momen Kebangsaan: Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai