R-APBD TA 2024 Tapanuli Selatan Dimulai Pembahasan Meski Nihil Bupati Tapsel

Tapsel | Sumut.24

Baca Juga:

• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara
• Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat
• DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menjadi sorotan utama dengan beragam dinamika dan tantangan. Pernyataan Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Abdul Basith Dalimunthe, mencerminkan keterlibatannya aktif dalam proses ini.

# Kehadiran Kepala Daerah dalam Rapat Dipertanyakan: Tantangan dan Riuh Pertanyaan

Sejak tanggal 28 November 2023, Badan Musyawarah telah menjadwalkan rapat-rapat pembahasan RAPBD 2024. Namun, ketidakhadiran Bupati Tapsel Dolly Pasaribu menjadi isu utama.

Dimana pada rapat paripurna tanggal 29 November, Bupati Dolly Pasaribu tidak hadir, dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran menggantikan posisinya. Kritik terhadap absennya kepala daerah ini semakin kuat pada rapat tanggal 30 November 2023 di mana seharusnya kepala daerah membacakan hal yang sangat penting untuk pembangunan di tahun 2024 akan tetapi Sekretaris Daerah (Sekda) mewakili dari Bupati dan Wakil Bupati yang sama-sama tidak hadir.

Atas dasar tersebut Abdul Basith Dalimunthe dengan tegas mengsekors rapat hingga jam 8 malam, yang seharusnya rapat dimulai pada jam 2 siang.

Abdul Basith Dalimunthe memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk menanggapi jawaban eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapsel.

Namun, kekurangan kehadiran Bupati Dolly Pasaribu menjadi sorotan kritis dari beberapa fraksi, seperti Hanura dan Gerindra,dan beberapa fraksi lainnya yang menilai bahwa hanya Bupati Dolly Pasaribu yang dapat memberikan jawaban substansial dan tidak bisa diwakilkan oleh Sekda.

# Tanggapan dan Harapan Ketua DPRD

Meskipun dihadapkan dengan kendala tersebut, Abdul Basith Dalimunthe menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembahasan R-APBD hingga tanggal 21 Desember 2023.

Dia mengajak dukungan masyarakat Tapanuli Selatan agar proses ini berjalan lancar, memberikan harapan akan kemajuan, kecerdasan, dan kemakmuran bagi masyarakat.

“Namun demikian pun, saya selalu ketua DPRD telah melaksanakan tugas saya untuk mengsekors rapat pembahasan R-APBD ini sampai tanggal 21 Desember 2023. Saya kira dalam kesempatan ini memohon doa dan dukungan para masyarakat Tapanuli Selatan agar pembahasan RAPD ini dapat segera terselesaikan, tidak lain, tidak bukan untuk memberikan kemajuan, kecerdasan, dan kemakmuran untuk masyarakat Tapanuli Selatan. Sehat, Cerdas dan Sejahtera untuk masyarakat Tapanuli Selatan,” harap Abdul Basith.

# Kritik Terhadap Penjabaran Pandangan Fraksi

Dalam suasana rapat paripurna, terungkap bahwa jawaban dari eksekutif dinilai tidak memadai dan bersifat penjabaran atau penafsiran yang berbeda-beda oleh beberapa anggota DPRD.

Sedangkan fraksi PAN menyarankan agar eksekutif memberikan jawaban lebih rinci pada rapat selanjutnya. Sementara itu, Gerindra meminta transparansi lebih lanjut dengan menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk meningkatkan kejelasan dan keterbukaan dalam rangkaian rapat-rapat mendatang.

“Oleh karena itu saya selaku pimpinan rapat mengsekors rapat tersebut untuk memberikan waktu kepada eksekutif menjawab atau melengkapi dokumen yang diminta oleh para fraksi. Contohnya Gerindra meminta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk diserahkan agar seluruh rangkaian rapat-rapat ke depan lebih transparan dan lebih jelas,” tegas Basith.

# Kritik Terhadap Kepala T-APD dan Serapan Anggaran

Abdul Basith Dalimunthe juga menyampaikan kritik terhadap ketidakhadiran ketua TAPD selaku sekda dalam beberapa rapat Banmus sebelumnya. Kritik ini mencuat karena ketua TAPD hanya hadir dalam 2 dari 3 kali rapat, menghambat pemahaman mengenai serapan anggaran di penghujung tahun 2023.

Serapan anggaran sebesar 62 persen yang diumumkan pada tanggal 28 November 2023 menjadi sorotan, terutama dengan prediksi silpa tahun 2024 hingga angka 150 miliar.

“Di dalam rapat-rapat Banmus sebelumnya itu fraksi Gerindra telah memberitakan bahwasannya ketua TAPD selaku sekda itu dalam 3 kali rapat beliau hanya hadir 2 kali,” ucap Abdul Basith.

“Di mana anggota Banmus ingin memastikan, ingin menyampaikan hasil serapan anggaran di penghujung waktu tahun 2023 ini. Namun disayangkan jawaban itu hadir 1 hari tepat tanggal 28 November, yaitu dengan serapan anggaran sebesar 62 persen. Oleh karena itu pada saat kesempatan itu juga ketua T-APD mempunyai hitung-hitungan yang menyebutkan silpa di tahun 2024 akan ada dengan besaran lebih kurang 150 miliar,” tambahnya.

# Tantangan Transparansi dan Responsif Pemerintah

Surat masuk dari eksekutif pada tanggal 12 Oktober menjadi fokus pembahasan Banmus yang diputuskan pada tanggal 28 November 2023. Dalam rangkaian ini, permintaan untuk mencegah serapan anggaran yang tidak optimal menjadi krusial.

Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya memberikan wewenang penuh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan kelancaran seluruh kegiatan di Tapanuli Selatan.

“Ini kita memang terbetul hati-hati, apa yang menjadi pandangan-pandangan fraksi sangat jelas kita mendengar untuk Bupati bisa jawab. Salah satunya fraksi Gerindra saya sempat dengar menyatakan agar Bupati Tapanuli Selatan memberikan wewenang sepenuhnya kepada OPD-OPD, kepada kepala OPD agar seluruh kegiatan yang ada di Tapanuli Selatan dapat berjalan dengan lancar,” jelas Abdul Basith Dalimunthe selaku Ketua DPC Gerindra Tapanuli Selatan.

# Aksi Demo dan Respons Pemerintah

Menanggapi aksi demo masyarakat pada tanggal 30 November 2023, Ketua DPRD Tapsel tersebut menyambut baik aksi tersebut dan meminta agar tuntutan masyarakat segera direspons.

Meskipun aksi tersebut berlangsung damai dan tertib, responsifitas pemerintah dalam memberikan jawaban menjadi esensi penting untuk menjaga kestabilan.

“Saya menerima aksi tersebut dan menerima suara mereka dalam bentuk dokumen yaitu yang ingin menanyakan bagaimana beberapa dinas, pekerjaan dinas ada di Perkim, ada juga di dinas lainnya. Namun saya telah menyampaikan ke mereka agar kita segera mungkin melaksanakan apa yang menjadi tuntutan, memberi jawaban atas apa yang dituntut oleh masyarakat tersebut,” ujar Basith.

“Dan Alhamdulillah aksi itu damai, aksi itu tertib dan sampai mereka membuarkan diri, padahal kondisi kami sedang melaksanakan rapat paripurna,” lanjutnya.

# Kesimpulan dan

Sementara proses pembahasan terus berlanjut, Abdul Basith membeberkan harapan akan transparansi, responsifitas, dan kejelasan dalam menjawab tantangan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Tapanuli Selatan.

“Kalau anggaran sesungguhnya masih berkisaran sama yaitu kurang lebih 1,6 triliun. Nah jadi gambarannya ketika kita pembahasan P-APBD itu ada penambahan sekitar 300 miliar menjadi anggaran total R-APBD 2023 itu sebesar 1,9 triliun. Itu terjadi karena adanya silpa sebelumnya. Nah jadi karena itu dalam KUA PPAS yang lalu kita telah membahas apakah APBD Tapanuli Selatan tahun 2024 itu sebesar kurang lebih 1,6 triliun,” pungkasnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon

KGSI di USU, Bertemunya Gagasan dan Kreativitas Mahasiswa Bersama Najwa Shihab dan Dubes Australia

Kajari Aceh Besar Pulihkan Kerugian Negara Hampir Rp1 Miliar dari Dua Kasus Korupsi